Pekanbaru – Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, ST, MM, baru-baru ini mengusulkan pembangunan rumah dinas bagi Ketua DPRD. Usulan ini menuai kritik tajam, mengingat kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit dan berbagai persoalan kota yang masih belum terselesaikan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dinilai tak memiliki kepekaan terhadap kondisi Kota Pekanbaru. Saat ini, gaji ASN, PNS, dan THL belum terbayarkan, banyak kontraktor yang terdampak akibat kebijakan tunda bayar, serta berbagai persoalan pelik lainnya. Namun, alih-alih berfokus menyelesaikan masalah tersebut, Muhammad Isa Lahamid justru mengusulkan fasilitas baru untuk dirinya sebagai Ketua DPRD.
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah mengalami krisis keuangan, terlebih setelah tertangkapnya sejumlah pejabat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekdako).
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, turut angkat bicara. Dalam keterangannya, Sabtu (1/2/2025), ia menilai bahwa Muhammad Isa Lahamid adalah cerminan wakil rakyat yang sudah kehilangan rasa empati dan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat.
"Masyarakat sudah jenuh dengan kelakuan anggota dewan. Alih-alih melayani rakyat, mereka justru berlomba-lomba merampok uang negara. Studi banding, kunjungan kerja, dan berbagai perjalanan dinas hanya dijadikan alasan untuk jalan-jalan," ujar Larshen Yunus.
Ia juga menyoroti betapa ironisnya permintaan pembangunan rumah dinas ini, di tengah kondisi keuangan Pemko Pekanbaru yang sedang sulit. "Sudah tahu Pemko sedang kacau, pejabat banyak ditangkap KPK, tapi masih tega meminta rumah dinas. Sementara yang mereka banggakan hanya reses dan bagi-bagi sembako. Tak ada lagi malunya! Moral pejabat kita lebih busuk dari tumpukan sampah," tegasnya.
Sebagai bentuk sindiran, Larshen Yunus bahkan menyatakan siap menyumbangkan tanah pribadinya untuk pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Pekanbaru.
"Kalau dia masih ngotot, kami sumbangkan tanah pribadi seluas 45 meter x 70 meter. Itu cukup luas untuk pejabat seperti dia. Tapi, pembangunan fisiknya harus dibiayai dengan uang pribadinya, bukan dari APBD!" katanya.
Larshen menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merevolusi mental para pejabat dan wakil rakyat agar mereka lebih bertanggung jawab dan benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.
"Ayo berbenah, mulai dari hal-hal kecil! Jangan jadikan politik sebagai ajang memperkaya diri, sementara rakyat terus menderita!" tegas Ketua KNPI Riau tersebut. (rls)