Kampar, 12 Januari 2025 – Pebriyan Winaldi, tokoh yang dikenal vokal dalam isu sosial di Kampar, melontarkan kritik keras terhadap Kapolres Kampar, AKBP Ronald Sumaja, terkait program ketahanan pangan yang akan dilaksanakan di lahan PT. Tasmapuja. Pebriyan mempertanyakan motivasi di balik pemilihan lahan tersebut dan menuduh adanya kepentingan pribadi yang terselubung.
"Ada kepentingan apa Kapolres bermain di lahan ini? Sejak kapan Kapolres punya urusan dengan PT. Tasmapuja? Apakah masalah lahan di wilayah ini sudah selesai?" ujar Pebriyan.
Menurutnya, Kapolres seharusnya tidak melibatkan diri dalam urusan lahan yang masih memiliki konflik dengan masyarakat setempat. Pebriyan menegaskan bahwa sengketa lahan antara PT. Tasmapuja dan masyarakat hingga kini belum tuntas. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan melibatkan area tersebut berpotensi memicu keresahan lebih lanjut di kalangan warga.
Pebriyan menilai, langkah Kapolres yang menginisiasi program ketahanan pangan di lahan ini tidak mempertimbangkan kondisi sosial yang ada. "Masyarakat masih memperjuangkan haknya di lahan ini, lalu tiba-tiba lahan itu digunakan untuk program pemerintah. Apakah sudah ada penyelesaian terhadap masalah dengan masyarakat?" tambahnya.
Ia juga menuding bahwa program ketahanan pangan ini seolah menjadi dalih untuk menutupi persoalan utama di lapangan, yakni konflik agraria yang selama ini diabaikan. Pebriyan meminta Kapolres bersikap netral dan fokus menyelesaikan masalah masyarakat sebelum meluncurkan program-program baru.
Pebriyan mendesak Polres Kampar untuk transparan mengenai dasar hukum penggunaan lahan PT. Tasmapuja. Ia juga mengingatkan agar pihak kepolisian berhati-hati dalam melibatkan perusahaan yang memiliki catatan konflik dengan warga.
"Apa yang terjadi di lapangan saat ini bisa saja dipersepsikan sebagai keberpihakan kepada korporasi. Ini tidak baik untuk citra Polres Kampar," tegas Pebriyan.
Ia pun meminta agar program ketahanan pangan tersebut ditunda hingga ada penyelesaian menyeluruh terhadap sengketa lahan. "Kami mendukung ketahanan pangan, tapi bukan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Pebriyan Winaldi. Sementara itu, pihak PT. Tasmapuja juga belum memberikan komentar mengenai tudingan sengketa lahan yang disebutkan oleh Pebriyan.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan pendekatan yang adil dalam pelaksanaan program-program pemerintah, terutama yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki riwayat konflik dengan masyarakat.
Wawancara Eksklusif Bersama Pebriyan Winaldi: Kritik Tajam untuk Kapolres Kampar
Wartawan kami berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan Pebriyan Winaldi, seorang tokoh yang mempertanyakan program ketahanan pangan Polres Kampar di lahan PT. Tasmapuja. Berikut perbincangannya:
Wartawan: Pak Pebriyan, Anda cukup vokal mengkritik Kapolres Kampar terkait penggunaan lahan PT. Tasmapuja untuk program ketahanan pangan. Bisa dijelaskan lebih rinci?
Pebriyan Winaldi: Ya, ini bukan soal menolak program, tapi soal tempat dan konteksnya. Lahan PT. Tasmapuja masih memiliki sengketa dengan masyarakat. Kenapa memilih lokasi ini? Apakah tidak ada lahan lain yang lebih kondusif dan tidak bermasalah? Itu pertanyaan utama saya.
Wartawan: Apa latar belakang dari konflik yang Anda maksud?
Pebriyan Winaldi: Lahan PT. Tasmapuja ini memiliki sejarah panjang terkait sengketa agraria. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan, terutama dalam pengelolaan lahan. Jadi, ketika Kapolres memilih lokasi ini untuk program ketahanan pangan, saya khawatir ini justru memperkeruh situasi, bukan menyelesaikannya.
Wartawan: Ada yang beranggapan bahwa program ini malah bisa menjadi solusi. Bagaimana tanggapan Anda?
Pebriyan Winaldi: Saya tidak yakin. Bagaimana program ini bisa menjadi solusi jika akar masalahnya tidak disentuh? Ini seperti menutupi api dengan kain basah—kelihatan padam, tapi bara di dalamnya tetap ada. Program ini malah berpotensi mengesampingkan hak-hak masyarakat yang belum diselesaikan.
Wartawan: Anda sempat mempertanyakan, "Ada kepentingan apa Kapolres bermain di sini?" Apa maksud dari pernyataan itu?
Pebriyan Winaldi: Begini, keputusan Kapolres terlibat langsung di lahan yang bermasalah ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah ada alasan khusus memilih lokasi ini? Saya tidak ingin menuduh, tapi wajar jika publik bertanya, apalagi mengingat hubungan perusahaan dengan masyarakat belum harmonis.
Wartawan: Apakah Anda memiliki bukti adanya indikasi keberpihakan pihak tertentu dalam kasus ini?
Pebriyan Winaldi: Bukti pasti saya serahkan kepada pihak yang berwenang untuk menyelidiki. Tugas saya adalah menyuarakan keresahan masyarakat. Namun, langkah Kapolres ini memang perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Wartawan: Apa harapan Anda terhadap Kapolres Kampar?
Pebriyan Winaldi: Saya harap Kapolres dapat mengambil langkah yang lebih bijak. Tuntaskan dulu konflik lahan ini, atau setidaknya mediasi antara masyarakat dan PT. Tasmapuja sebelum menjalankan program ketahanan pangan. Jangan sampai ini justru memicu konflik yang lebih besar.
Wartawan: Menurut Anda, apa langkah terbaik yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan ini?
Pebriyan Winaldi: Pertama, dudukkan semua pihak—masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan Polres Kampar—untuk mencari solusi. Kedua, pastikan program ketahanan pangan dilaksanakan di lokasi yang tidak bermasalah, agar tidak memperkeruh suasana. Dan ketiga, pastikan transparansi dalam pelaksanaannya, agar masyarakat merasa dilibatkan dan tidak dirugikan.
Wartawan: Pesan terakhir untuk Kapolres Kampar?
Pebriyan Winaldi: Pak Kapolres, tolong dengarkan suara masyarakat. Jangan biarkan program ini menjadi batu sandungan. Pastikan langkah-langkah Anda tidak hanya mengedepankan hasil, tetapi juga keadilan dan transparansi.
Wartawan: Terima kasih atas waktu Anda, Pak Pebriyan.
Pebriyan Winaldi: Sama-sama. Semoga ini menjadi masukan yang baik untuk semua pihak.
Wawancara ini menyoroti sudut pandang Pebriyan Winaldi yang menginginkan keadilan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan Polres Kampar. Bagaimana langkah selanjutnya? Kita tunggu perkembangan berikutnya. (Mdn)
