Pekanbaru, 30 Desember 2024 – Ketua Perhimpunan Usaha Tani dan Perkebunan Riau (PUTPR) , Herman Moyan, menyampaikan kritik keras terhadap wacana pembentukan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum yang akan bergerak di sektor pangan. Saat ditemui di Pekanbaru pada Senin (30/12), Herman mempertanyakan urgensi pendirian badan usaha baru tersebut dan mengingatkan potensi penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik.
"Apa urgensinya mendirikan BUMD ini? Jangan sampai nanti hanya menjadi tempat sarang oknum yang mencari keuntungan pribadi," ujar Herman dengan nada tegas.
Herman juga menyoroti bahwa banyak BUMD sebelumnya yang gagal menjalankan misinya karena lemahnya tata kelola dan transparansi. Ia khawatir anak perusahaan baru ini akan bernasib serupa jika tidak ada pengawasan yang ketat.
"BUMD yang tidak dikelola dengan benar hanya akan menjadi beban daerah. Pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa perusahaan ini memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani, bukan sekadar proyek formalitas," tambahnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau bersama PT Riau Petroleum tengah mematangkan rencana pendirian anak perusahaan tersebut. Pertemuan resmi yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau pada awal Desember lalu membahas berbagai aspek, termasuk stok pangan, tantangan, dan potensi kerja sama dengan kelompok tani.
Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, menyatakan bahwa anak perusahaan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, menekan inflasi, dan mendukung swasembada pangan.
"Melalui anak perusahaan ini, kita harapkan dapat membangun sentra produksi pangan, mengelola pasar induk, menjaga stabilitas harga, serta menyerap hasil tani para kelompok tani," jelasnya.
Tantangan dan Harapan.Meski memiliki potensi besar, Herman Moyan menegaskan bahwa pendirian anak perusahaan ini harus didasarkan pada kajian mendalam dan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk petani.
"Jangan sampai petani hanya dijadikan objek untuk melegitimasi pembentukan perusahaan ini. Fokuslah pada program nyata yang benar-benar membantu mereka, bukan hanya retorika," kata Herman.
Herman berharap Pemprov Riau dapat mendengarkan masukan dari berbagai pihak agar rencana ini tidak berujung sia-sia. "Jika memang niatnya baik, pastikan semuanya transparan dan melibatkan petani sejak awal. Jangan sampai yang diuntungkan hanya segelintir pihak," tutupnya.(HR)