BANGKINANG- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kampar, Rahmad Jevary Juniardo atau Ardo menyambut baik penetapan jadwal Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Tanggal 14 Februari 2024 oleh Komisi Penyelenggara Pemilu atau KPU RI bersama pemerintah.
Ia mengapresiasi KPU RI telah memastikan jadwal pemilu serentak 2024 tersebut sehingga partainya sebagai salah satu kontestan mendapat kepastian dan segera melakukan persiapan.
Katanya, pasca telah ditetapkannya jadwal resmi pemilu, Demokrat Kabupaten Kampar langsung melakukan konsolidasi internal untuk mempersiapkan diri.
"Walaupun konsolidasi internal ini adalah upaya terus menerus, berkelanjutan tapi upaya konsolidasi menyongsong Pemilu 2024 harus kita lakukan. Kita optimis menatap pemilu serentak 2024," ucap mantan calon Bupati Kampar pada Pilkada 20217 lalu, kepada wartawan, Kamis, 27 Januari 2024.
Meski optimis, Ardo meminta pengurus serta kader Demokrat harus tetap bekerja keras, realistis dan membumi agar tak terjebak dalam sikap sombong dan takabur.
"Kadang optimis dan sombong itu amat tipis jaraknya. Sehingga kami di Demokrat tetap berupaya tidak percaya diri secara berlebihan. Kita akan bekerja keras untuk mendapat hasil yang terbaik," tegasnya.
"Insya Allah Demokrat siap dan percaya diri mengikuti pemilu 2024," imbuhnya.
Anak kedua mantan Bupati Jefry Noer ini pun mengatakan, Demokrat segera akan melakukan penjaringan dan seleksi bakal calon anggota legislatif.
"Meskipun prosesnya saat ini masih belum formal, tapi kita telah memulai seleksi dalam bentuk mengumpulkan data dan informasi kandidat-kandidat termasuk rekam jejak mereka. Termasuk kita akan pelajari bagaimana kans setiap figur bila kita usung jadi calon anggota legislatif dari partai kita," terang ayah satu anak ini.
Ardo juga menyampaikan, sebagai partai besar, Demokrat akan memasang target menjadi partai peraih kursi terbanyak di Parlemen Kampar. Untuk itu, agar target dapat diraih, ia tidak mau kandidat caleg yang akan mereka rekrut asal-asalan dan memiliki rekam jejak yang kurang baik di mata publik.
"Pasti yang kita jaring figur-figur terbaik di setiap daerah pemilihannya," janji Ardo.
Kini, Ardo mengaku menunggu arahan serta panduan dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu soal aturan, regulasi serta petunjuk teknis yang menjadi tahapan yang harus dilalui.
"Karena ini kompetisi resmi dan kita punya regulator yang harus kita patuhi, yakni KPU dan Bawaslu. Di mana kita tahu Ketua KPU Kampar saat ini Bu Maria Ari Beni dan Ketua Bawaslu Pak Syawir Abdullah. Keduanya saya kenal. Mereka berdua berintegritas dan reputasi keduanya juga sangat baik. Kita pasti akan mematuhi segala aturan dan regulasi yang dikeluarkan kedua lembaga itu," beber Ardo.
Sebelumnya, KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati jadwal pemilihan umum (pemilu) pada tanggal 14 Februari 2024.
"Kami mengusulkan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sebagaimana yang dilansir oleh Antaranews.com pada Senin, 24Januari 2022.
Ilham menjelaskan bahwa tanggal 14 Februari 2024 jatuh pada hari Rabu. Hari itu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun di Indonesia.
"Pada tanggal 14 Februari, pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI," kata Ilham.
Dikatakan pula bahwa jadwal pemilu 14 Februari 2024 telah dimasukkan dalam draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyepakati waktu penyelenggaraan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024.
"Untuk tanggal, kami kira dari pemerintah sepakat pada tanggal 14 Februari. Ini akan memberikan ruang dengan adanya pilkada serentak yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diselenggarakan pada bulan November 2024," kata Tito.
Dengan kesepakatan waktu pemilu, Tito berharap memberikan ruang antara Februari dan November jika nantinya terjadi dua kali putaran pemilu.(Rls/Syaw)
