RIAUTERBIT.COM - Air bersih yang disediakan oleh pemerintah melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan masyarakat kerap menjadi persoalan. Pengelolaan yang buruk diduga sebagai sumber penyebab.
"Tentu soal pengelolaan air bersih ini menjadi pertanyaan kita kepada dinas terkait," ujar Anggota Komisi I DPRD Pelalawan, Faizal SE MSI, Sabtu (8/4/2017).
Banyaknya laporan keluhan masyarakat soal pelayanan air bersih di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Pelalawan, menandakan dinas terkait tidak mampu melakukan pengelolaan dengan baik.
"Nampaknya dinas terkait tak mampu melakukan pengelolaan. Karena, beberapa wilayah kecamatan kerap mengeluhkan buruknya pelayanan air bersih," ungkapnya.
Menurut Faizal, Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan harus bertindak tegas dalam menangani persoalan air bersih. "Kita minta Pemda mengambil kebijakan, sepertinya perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang khusus mengelola air bersih," terangnya.
Jika dinas terkait tidak lagi mampu mampu menangani dan mengelola air bersih, Faizal menegaskan, Pemda harus bersikap tegas untuk meniadakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait.
"Kalau memang tidak mampu UPT ini sebaiknya ditiadakan, bentuk BUMD untuk menangani pengelolaan air bersih. Ini perlu ketegasan dari pemerintah," tandas politisi Partai Gerindra, kepada GoRiau.com (GoNews Group).
Seperti yang terjadi di Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bandar Sei Kijang serta kecamatan lainnya di Pelalawan.
Buruknya pelayanan air bersih menjadi keluhan masyarakat, mulai dari air yang tidak mengalir optimal hingga kualitas air yang buruk. Masyarakat tetap dikenakan beban bulanan, tanpa diiringi pelayanan yang baik dari pengelola.(gr)
Pengelolaan Air Bersih di Pelalawan Kerap Dikeluhkan Masyarakat, Ini Saran Dewan kepada Pemda
Pengelolaan Air Bersih di Pelalawan Kerap Dikeluhkan Masyarakat, Ini Saran Dewan kepada Pemda.
