RIAUTERBIT.COM - Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah RTRW Riau menargetkan rencana tata ruang wilayah Riau rampung pada Maret 2017.
Ketua Pansus Raperda RTRW Asri Auzar di Pekanbaru, Jumat, mengatakan salah satu upaya mempercepat penyelesaian RTRW Riau adalah dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dalam penyelesaian Tata Ruang ini, kita sempat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ombudsman, mereka merekomendasikan agar terlaksananya rapat koordinasi di Riau yang menggandeng KPK serta Kementerian terkait," kata Asri yang juga merupakan Sekretaris Komisi D DPRD Riau.
"Terlibatnya KPK dalam penyelesaian Tata Ruang Riau dimaksud agar dalam pengesahannya tidak lagi menimbulkan polemik hukum di kemudian hari," lanjutnya lagi.
Rencana pertemuan yang dijadwalkan Februari, kata Asri, akan melibatkan empat Kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Serta menghadirkan perwakilan dari DPR RI komisi II, IV dan VII. Mudah-mudahan dari pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan," ujarnya pula.
Politisi Partai Demokrat itu optimis pembahasan RTRW dengan sejumlah pemangku kepentingan akan mempercepat penelesaian RTRW yang ditargetkan Maret 2017.
"Kita optimis Maret sudah selesai," kata Asri.
Molornya pengesahan RTRW telah berdampak di berbagai sektor termasuk kendala investasi yang masuk ke Bumi Lancang Kuning itu.
Data dari Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan investasi penanaman modal asing (PMA) Riau turun signifikan dari 653,59 juta dolar AS pada 2015, menjadi 462,40 juta dolar AS sepanjang 2016.
Adapun investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Riau turun dari Rp9.943,04 miliar pada 2015 menjadi hanya Rp4.063,34 miliar. (ant)
RTRW Riau Ditargetkan Selesai Maret 2017
Ketua Pansus Raperda RTRW Asri Auzar
