RIAUTERBIT.COM- Kalangan DPRD Kampar mewanti-wanti dampak dari kondisi keuangan daerah yang sedang kritis. Eksekutif diingatkan lebih hati-hati mengelola keuangan daerah. Khususnya dalam pelaksanaan kegiatan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kampar Repol mengungkapkan, kondisi keuangan Kampar sedang pelik. Disebutkan, kas daerah sedang kosong. Ditambah lagi bakal adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyebabkan anggaran daerah harus dikurangi pada APBD Perubahan 2016.
"Kabarnya, pemangkasan sekitar Rp. 205 miliar lebih. (Anggaran) Tiap SKPD harus dikurangi 30 persen," kata Repol, Selasa (27/9/2016). Ia mengaku, kondisi keuangan yang diketahuinya masih sekedar gambaran umum. Pihak Pemkab belum memberi penjelasan yang rinci kepada DPRD.
Repol mengingatkan SKPD hati-hati dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga atau perusahaan rekanan. Ia meminta, SKPD lebih memperhatikan aspek pembiayaan. Dikhawatirkan, terjadi gagal bayar kepada rekanan karena anggaran defisit.
"Jangan sampai pembayaran dibebankan ke dalam APBD 2017. Ingat! DPRD belum tentu menyetujuinya," tandas Wakil Ketua Komisi I DPRD Kampar ini. Sebaliknya, ia juga mengingatkan perusahaan rekanan agar lebih hati-hati dalam proses pengerjaan proyek.
"Jangan asal ambil (proyek) aja," tandas Plt. Sekretaris DPD II Golkar Kampar ini lagi. Ia akan memantau pelaksanaan kegiatan pada SKPD. Menurut dia, DPRD harus mempunyai dasar yang kuat untuk menyetujui penganggaran beban pembiayaan proyek dari tahun anggaran 2016 ke 2017.
Lebih jauh, Repol juga meningatkan agar SKPD senantiasa berkoordinasi dengan DPRD. Pada kesempatan itu, ia mengikritisi Pemkab Kampar yang terkesan menutup-nutupi kondisi keuangan daerah. (Tribun)
Keuangan Kampar Kritis, F-Golkar : Jangan sampai pembayaran dibebankan ke dalam APBD 2017
Kalangan DPRD Kampar mewanti-wanti dampak dari kondisi keuangan daerah yang sedang kritis.
