RIAUTERBIT.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, kembali menanggapi klaim
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bahwa yang berhak memutuskan untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta adalah Presiden dan bukan menteri.
Terkait hal ini, Rizal lagi-lagi menyidir Ahok, yang berharap-harap dapat bantuan dari Presiden Joko Widodo terkait polemik reklamasi di Teluk Jakarta, yang sesungguhnya banyak masalah.
"Jangan setiap kasus bawa-bawa Presiden. Apalagi kasus yang bermasalah, kasihan Presiden. Ini kaya orang mau tenggelam, pegang kaki siapa saja," ujar Rizal dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa malam, 26 Juli 2016. Talkshow kali ini membicarakan “Ahok Vs Rizal Ramli: Berwenangkah Menko Stop Reklamasi?”
Rizal menambahkan, sebelumnya Ahok juga berharap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dapat membantu menyelesaikan permasalahan di Teluk Jakarta, yang terkait dengan perizinannya.
"Sebelumnya pegang-pegang kaki Ibu Siti, padahal Ibu Siti tidak beri izin. Sekarang pegang kaki Presiden. Belajar jantan jadi pemimpin," ujar Rizal, yang disambut tepuk tangan para hadirin di acara ILC.(viva.co.id)
Rizal Ramli Minta Ahok Jantan Jadi Pemimpin.
Kantor Redaksi
Selasa, 26 Juli 2016 - 23:47:12 WIB
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli
Pilihan Redaksi
IndexCegah Karhutla di Lahan Gambut, Wabup Meranti Perintahkan Konsolidasi Berjenjang hingga Desa
Hari Jadi ke-69 Riau, Wabup Meranti Tekankan Penguatan Fiskal dan Pemerataan Pembangunan
Hadiri HUT ke-69 Riau, Bupati Asmar Tekankan Kolaborasi dan Pemerataan Pembangunan
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Fraksi PKB Inisiasi Ranperda Perlindungan Data Pribadi, Bapemperda DPRD Kampar Mulai Bahas Naskah Akademik
Rabu, 05 Agustus 2026 - 14:00:00 Wib Politik
Wakil Ketua DPR RI Ajak DPRD Perkuat Integritas dan Kapasitas Demi Mengawal Aspirasi Rakyat
Sabtu, 27 Juni 2026 - 22:34:18 Wib Politik
Bobi Kurniawan Turun Langsung Serap Aspirasi Warga dalam Reses DPRD Bengkalis 2026
Selasa, 10 Februari 2026 - 14:00:00 Wib Politik
GEMPA Layangkan Surat ke DPRD Dumai, Relokasi PKL di Nilai Kebijakan Ugal-ugalan Walikota
Rabu, 04 Februari 2026 - 17:05:59 Wib Politik

