Pilkada DKI, Didin: Media Mainstream Kesankan tak Ada Lagi Pemimpin Muslim Layak

RIAUTERBIT.COM-- Sejumlah ulama yang tergabung dalam Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) telah menawarkan tujuh nama tokoh Muslim untuk diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Ketujuh nama itu dinilai mumpuni dan layak memimpin Jakarta.

Adapun tujuh nama calon gubernur Jakarta yang direkomendasikan MPJ di antaranya adalah Adhyaksa Dault (mantan menpora), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Sandiaga Salahuddin Uno, dan Sjafrie Sjamsoeddin (mantan wamenhan). Berikutnya ada Suyoto (Bupati Bojonegoro), Yusril Ihza Mahendra, dan Ustadz Yusuf Mansur.

Ketua Dewan Syura MPJ, KH Didin Hafidhuddin mengatakan, umat Islam sebenarnya masih memiliki banyak pemimpin Muslim yang potensial. Sayangnya, selama ini media mainstream (arus utama) selalu mengesankan seolah-olah sudah tidak ada lagi pemimpin Muslim yang layak untuk memimpin DKI selain gubernur saat ini (Ahok--Red).

Umat Islam, kata Didin, mesti menyadari bahwa masih banyak pemimpin Muslim yang berkualitas saat ini. "Seperti ketujuh orang itu, misalnya. Mereka adalah figur yang memiliki kriteria terbaik untuk memimpin Jakarta ke depan. Jadi jangan bilang kalau saat ini umat Islam tidak punya pilihan lain dalam memilih pemimpin," tutur Didin di Jakarta, Jumat (17/6).

Koordinator Jaringan MPJ Ustaz Taufan Maulamin menjelaskan, pihaknya merekomendasikan tujuh nama tersebut berdasarkan rekam jejak serta kriteria mumpuni yang dimiliki tiap-tiap kandidat. Selanjutnya, MPJ akan melakukan survei kepada masyarakat di Ibu Kota untuk menentukan siapa tokoh terkuat nantinya yang kira-kira paling layak diusung sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada 2017. "Hasil survei kemungkinan baru bisa kami umumkan pada Agustus," ujar Taufan.

Setelah hasil survei didapat, MPJ nantinya bakal menawarkan kandidat pemimpin Muslim terkuat itu kepada partai-partai politik yang bukan pendukung pejawat Basuki T Purnama (Ahok). Saat ini, kata Taufan, MPJ sendiri sudah mulai membuka komunikasi dengan sejumlah parpol untuk keperluan tersebut.

"Yang namanya tawaran, tidak ada paksaan. Parpol bebas menentukan apakah mau menerima tawaran kami atau tidak. Itu terserah mereka," ucapnya. (redaksi)


Sumber : republika