Meranti, – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut kunjungan kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk meninjau kondisi pengelolaan sampah sekaligus membahas upaya penanganan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Kunjungan yang dipimpin Anggota Komisi XII DPR RI Iyet Bustami tersebut turut dihadiri Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLH/BPLH Vinda Damayanti Ansjar serta Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Dra. Melda Mardalina, M.Sc., Kamis (15/10/2026).
Rombongan meninjau langsung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gogok Darussalam di Desa Gogok Darussalam. Kedatangan rombongan disambut Wakil Bupati Kepulauan Meranti M. Muzamil Baharudin, S.M., M.M., bersama jajaran pemerintah daerah.
Wakil Bupati Muzamil menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi XII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan sekaligus mencari solusi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi geografis dan kemampuan daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iyet dan rombongan yang telah mengajak Ibu Deputi, Ibu Direktur dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup datang langsung ke Kepulauan Meranti,” ujar Muzamil.
Ia mengakui pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola pengelolaan sampah yang tepat, efektif, dan berkelanjutan.
“Persoalan sampah ini merupakan persoalan klasik di Meranti. Kami akan terus berupaya memperbaiki pengelolaannya dan melengkapi dokumen yang diperlukan, termasuk rencana induk pengelolaan sampah,” katanya.
Muzamil menegaskan Pemkab Meranti siap menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, termasuk memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan sampah.
“Seandainya diperlukan lahan lagi atau kebutuhan lainnya, kami akan kooperatif. Kami siap melengkapi apa yang menjadi persyaratan,” ujarnya.
Ia berharap pendampingan dan kajian dari pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi Kepulauan Meranti.
Menurutnya, pengelolaan sampah yang belum optimal perlu segera dibenahi karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar TPA.
“Yang jelas, per hari ini pengolahan sampah di Meranti belum ada solusi yang optimal. Sampah yang datang masih ditumpuk. Ini menjadi persoalan baru terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.
Muzamil berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, DPR RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dapat menghasilkan solusi konkret dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Semoga dengan kehadiran Ibu-Ibu dari DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup ini ada solusi terbaik untuk masyarakat kita,” ujarnya.
Ia optimistis setiap persoalan dapat dicarikan jalan keluar apabila ditangani secara bersama-sama.
“Masalah 1.000 ton per hari saja ada solusinya, apalagi kalau hanya sekitar 35 ton per hari untuk Kecamatan Tebing Tinggi. Kecil, tetapi kalau tidak kita kelola dengan baik bisa menjadi persoalan besar,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLH/BPLH Vinda Damayanti Ansjar mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung kondisi pengelolaan sampah sekaligus mendorong pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan sampah secara mandiri.
Menurutnya, pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi langkah penting, terutama bagi daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan sampah.
“Kami berharap di sini dapat menyelesaikan pengolahan sampahnya secara mandiri. Untuk mengurangi timbunan sampah, harus mulai melakukan pengolahan sampah dari rumah tangga masing-masing,” jelas Vinda.
Ia mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah melalui kegiatan pengolahan skala rumah tangga, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.
Vinda juga menekankan pentingnya penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagai pedoman dalam penanganan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kalau tidak ada rencana induk pengelolaan sampah, persoalan sampah akan seperti ini lagi. Karena itu, rencana induk ini penting untuk disusun,” ujarnya.
Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Dra. Melda Mardalina, M.Sc. mengatakan pemerintah pusat akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi Kepulauan Meranti.
“Masih banyak teknologi lain selain pirolisis. Kita akan buat kajian yang detail, apa yang cocok di Kabupaten Meranti,” katanya.
Melda juga menekankan pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya sebelum penerapan teknologi pengolahan berskala lebih besar.
“Yang harus dilakukan pertama kali adalah memilah sampah. Sampah organik sekitar 50 persen dan sebagian besar berasal dari rumah tangga, terutama sisa makanan. Ini dulu yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan teknologi yang nantinya dipilih harus mampu memberikan manfaat tanpa menambah beban bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Supaya tidak memberatkan masyarakat dan juga tidak memberatkan pemerintah daerah,” katanya.
Anggota Komisi XII DPR RI Iyet Bustami mengatakan kunjungan bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup tersebut merupakan langkah awal untuk melihat kondisi pengelolaan sampah di lapangan sekaligus mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurutnya, penanganan sampah tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan teknologi pengolahan yang tepat, termasuk kemungkinan penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kami datang ke sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Tentunya, persoalan ini tidak serta-merta bisa diselesaikan. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan teknologi yang paling sesuai dan memungkinkan diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Iyet.
Ia menjelaskan penyusunan profil pengelolaan sampah secara menyeluruh perlu melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Langkah tersebut penting agar solusi yang dirumuskan mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik sampah, serta kemampuan daerah.
Iyet juga menekankan pentingnya penanganan sampah sejak dari sumbernya, terutama melalui keterlibatan rumah tangga. Menurutnya, pengelolaan sampah organik yang mencapai sekitar 50 persen dari total sampah perlu menjadi perhatian untuk mengurangi beban penanganan di TPA.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya terlebih dahulu. Jika sampah organik dapat dikelola sejak dari rumah tangga, setidaknya kita sudah berupaya mengurangi sekitar 50 persen persoalan sampah,” jelasnya.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat memberikan masukan dan membuka peluang bagi penyusunan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, penentuan teknologi dan bentuk penanganan yang akan diterapkan masih memerlukan kajian bersama pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun, S.E. dan H. Idris, M.Si., Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, serta kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappedalitbang, Dinas Kominfotik, serta jajaran Bagian Ekonomi, Perbatasan, dan Prokopim.(Bom).
