Meranti,- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan lahan seluas sekitar 9.000 meter persegi atau hampir satu hektare untuk mendukung rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi personel Polres Kepulauan Meranti.
Kesiapan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dalam rapat koordinasi bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III dan Polres Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Rupatama Lantai II Polres Kepulauan Meranti, Selasa (13/10/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH), Plt Kepala Diskominfotik Kepulauan Meranti Sukri, S.E., serta Kabag Hukum.
Bupati Asmar menegaskan, Pemkab Kepulauan Meranti siap mendukung pembangunan rusun tersebut, salah satunya melalui penyediaan lahan di sekitar kawasan Polres.
Menurutnya, lahan seluas sekitar 9.000 meter persegi itu sebelumnya direncanakan untuk kebutuhan instansi lain. Namun, Pemkab akan mengupayakan pengalihannya untuk mendukung pembangunan hunian bagi personel kepolisian.
“Insya Allah, Pak Kapolres, segera kita berikan yang diminta oleh Polres. Diperkirakan sekitar 9.000 meter persegi, kurang sedikit dari satu hektare,” kata Asmar.
Ia menilai, pembangunan rusun tidak hanya membantu personel Polres memperoleh hunian yang layak, tetapi juga berpotensi mendorong perkembangan kawasan perkotaan di sekitar kompleks kepolisian.
Asmar berharap keberadaan rusun nantinya dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramai dan mendukung kenyamanan personel dalam menjalankan tugas, termasuk anggota yang melaksanakan piket.
“Kalau memang rumah itu sudah ada, diberikan oleh pimpinan, itu sudah sangat membantu mereka semua,” ujarnya.
Bupati Asmar juga menyatakan Pemkab Kepulauan Meranti akan mengupayakan penyediaan lahan apabila terdapat kesempatan pembangunan rusun bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami juga sebagai pegawai, saya sebagai bupati, minta juga rumah susun untuk pegawai kami. Kami persiapkan lahannya,” ujar Asmar.
Asmar berharap rencana pembangunan rusun bagi personel Polres Kepulauan Meranti dapat segera ditindaklanjuti melalui pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, sehingga berpeluang direalisasikan pada 2027.
“Kita cek ulang lokasinya. Mudah-mudahan secepatnya akan dibangun,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita mengungkapkan, kebutuhan hunian bagi personel Polres Kepulauan Meranti masih cukup mendesak. Sekitar 50 hingga 60 persen personel belum memiliki rumah sendiri.
Sebagian personel masih menyewa rumah, sedangkan anggota yang berasal dari daerah setempat sebagian lainnya masih tinggal bersama orang tua.
“Harapannya, kami mendapatkan bantuan, baik nanti mungkin berupa rumah khusus ataupun rumah susun, mudah-mudahan secara bertahap,” kata Gede.
Menurutnya, dukungan pemerintah melalui pembangunan rusun akan membantu meningkatkan kesejahteraan personel sekaligus menunjang pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Kepulauan Meranti.
Gede juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan berbagai program perumahan yang tersedia.
Ia bahkan menawarkan keterlibatan jajaran Bhabinkamtibmas dalam membantu pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan. Pendataan dapat dilengkapi dokumentasi kondisi rumah untuk memudahkan proses verifikasi calon penerima bantuan.
“Datanya masyarakat bisa kita datangkan, input data, verifikasi, sekaligus kita bisa foto rumah masyarakat tersebut. Siapa tahu memang layak mendapatkan bantuan dari teman-teman balai,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto menjelaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki sejumlah program yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah maupun masyarakat, termasuk pembangunan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ASN, TNI-Polri, dan kelompok masyarakat tertentu.
Selain pembangunan rusun, pemerintah juga menjalankan program perbaikan rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut telah menjangkau Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alokasi 997 unit pada tahun ini.
“Meranti nomor satu, sedikit lagi 1.000 unit,” kata Iswanto.
Ia menyebutkan, secara keseluruhan alokasi BSPS di Provinsi Riau tahun ini mencapai 7.046 unit yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Iswanto mendorong Pemkab Kepulauan Meranti untuk terus mengoptimalkan pendataan calon penerima bantuan, terutama melalui aplikasi Sibaru. Dokumentasi kondisi rumah, baik bagian luar maupun dalam, dinilai penting untuk mendukung proses verifikasi.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses bantuan perumahan tersebut tidak dipungut biaya dari masyarakat.
“Ini tidak ada pungutan biaya satu pun untuk masyarakat. Kalau ada tim kami yang memungut kepada masyarakat, silakan laporkan,” tegasnya.
Menurut Iswanto, sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah perbatasan, Kepulauan Meranti memiliki peluang untuk memanfaatkan berbagai program perumahan pemerintah pusat. Karena itu, koordinasi lintas instansi perlu terus diperkuat agar program-program tersebut dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Adapun lokasi yang akan dibangun rusun tersebut berada di Desa Gogok Darussalam Kecamatan Tebingtinggi Barat, tidak jauh dari lokasi Mapolres Kepulauan Meranti saat ini.(Bom).
