Riauterbit.Com — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kampar kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kampar agar serius mengantisipasi dampak peningkatan kebutuhan pangan akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua BPC HIPMI Kabupaten Kampar, Muhammad Suryatama, mengatakan, sejak awal HIPMI Kampar telah mengingatkan bahwa meningkatnya permintaan bahan pangan untuk kebutuhan MBG harus diikuti dengan peningkatan produksi dan kesiapan rantai pasok daerah.
Kini, persoalan tersebut mulai terlihat pada komoditas ayam. Pasokan semakin terbatas, sementara harga mengalami kenaikan dan mulai membebani masyarakat serta pelaku usaha kuliner.
“Kami sudah mengingatkan sebelumnya. MBG akan meningkatkan kebutuhan pangan. Kalau permintaan meningkat tetapi produksi dan pasokan tidak disiapkan, maka tekanan terhadap harga sangat mungkin terjadi. Kondisi ayam saat ini harus menjadi alarm bagi Pemkab Kampar,” ujar Muhammad Suryatama.
HIPMI Kampar menegaskan, pihaknya mendukung program MBG karena program tersebut memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi dengan strategi penguatan ekonomi lokal.
Jangan Hanya Menambah Permintaan
HIPMI menilai pemerintah jangan hanya fokus pada sisi konsumsi MBG, tetapi juga harus memperkuat sisi produksi.
Kebutuhan ayam untuk MBG seharusnya dapat menjadi peluang bagi peternak Kampar untuk meningkatkan produksi.
Karena itu, HIPMI Kampar mendorong Pemkab segera menghitung secara konkret kebutuhan ayam untuk MBG, kebutuhan masyarakat dan UMKM, kapasitas produksi peternak Kampar, kebutuhan pasokan dari luar daerah, kapasitas rumah potong ayam, serta kemampuan distribusi dan penyimpanan.
“Kalau kebutuhan naik, produksi juga harus naik. Jangan sampai kebutuhan MBG justru membuat masyarakat dan UMKM berebut komoditas yang sama karena pasokannya tidak dipersiapkan,” tegas Muhammad Suryatama.
HIPMI Dorong BUMD Bangun Industri Ayam
Sebagai solusi jangka panjang, HIPMI Kampar mendorong BUMD mengambil peran strategis dengan membangun industri ayam terintegrasi di Kabupaten Kampar.
BUMD tidak harus menguasai seluruh sektor, tetapi dapat menjadi aggregator dan offtaker yang menghubungkan peternak, investor, rumah potong ayam (RPA), distributor, UMKM, serta kebutuhan MBG.
Konsep yang didorong adalah:
Peternak Kampar ? BUMD/Offtaker ? RPA ? Cold Storage ? MBG/UMKM/Pasar.
Dengan pola tersebut, program MBG tidak hanya meningkatkan permintaan, tetapi juga menciptakan ekosistem industri ayam yang berkelanjutan serta memberikan kepastian pasar bagi peternak lokal.
Pemerintah Daerah Harus Hadir
HIPMI Kampar meminta Pemkab tidak menunggu harga semakin tinggi baru melakukan intervensi.
“Inflasi bukan sekadar angka. Ketika ayam mulai langka dan harga naik, yang terkena dampak adalah masyarakat, rumah makan, pedagang dan UMKM. Pemda harus hadir memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau,” kata Muhammad Suryatama.
HIPMI Kampar siap menjadi mitra pemerintah daerah untuk mempertemukan BUMD, peternak, pengusaha muda, perbankan, dan pelaku UMKM dalam membangun ekosistem industri pangan daerah.
Menurut HIPMI, persoalan ayam yang terjadi saat ini harus dijadikan momentum untuk mengubah pola kebijakan dari “mengatasi kelangkaan” menjadi “membangun kemandirian produksi. “Kami sudah mengingatkan. Sekarang saatnya bertindak: permintaan bertambah, produksi harus diperkuat," Tutupnya.
(Rls)