MERANTI – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seluruh dapur MBG kini diwajibkan menerapkan standar operasional yang lebih ketat, mulai dari kelayakan fasilitas, kebersihan dapur, hingga sistem pelaporan digital yang terintegrasi secara nasional.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, M.Han, menjelaskan bahwa seluruh kepala SPPG dan petugas wajib menjalankan tugas sesuai regulasi yang telah ditetapkan BGN. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
"Saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat 23 SPPG yang didukung 23 dapur operasional. Seluruhnya masih berjalan dan tetap beroperasi memberikan layanan kepada para penerima manfaat," ujar Suryani, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, BGN tidak akan mentoleransi dapur yang tidak memenuhi standar. Apabila ditemukan fasilitas yang tidak layak, bangunan tidak memenuhi ketentuan, peralatan kurang memadai, atau kondisi dapur tidak bersih, maka pengelola akan diberikan teguran secara bertahap.
"Kalau ditemukan pelanggaran, pertama diberikan surat peringatan. Apabila tidak ada perbaikan sesuai batas waktu yang diberikan, maka dapat dikenakan suspend atau penghentian operasional sementara hingga pemutusan kerja sama," tegasnya.
Suryani menegaskan, kebijakan penghentian operasional bukan berarti seluruh dapur MBG akan ditutup. Langkah tersebut hanya diberlakukan kepada dapur yang tidak mematuhi standar BGN.
Menurutnya, beberapa dapur di Meranti memang sempat dikenakan status suspend sementara karena masih harus melengkapi sejumlah persyaratan yang menjadi catatan tim pengawas.
"Suspensi itu sifatnya sementara. Misalnya diberikan waktu tiga minggu untuk memperbaiki fasilitas atau melengkapi kekurangan. Setelah semuanya sesuai standar, operasional dapat kembali berjalan," jelasnya.
Ia menambahkan, keputusan pemberian peringatan maupun suspend bukan ditentukan oleh koordinator wilayah, melainkan oleh Tim Pengawasan dan Evaluasi BGN Pusat yang memang memiliki kewenangan melakukan audit terhadap gedung, peralatan, hingga sumber daya manusia di setiap SPPG.
Selain pengawasan fisik, BGN juga mulai menerapkan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) sebagai sistem pelaporan terpadu yang harus dijalankan seluruh SPPG di Indonesia.
Melalui sistem tersebut, seluruh aktivitas dapur wajib didokumentasikan secara lengkap, mulai dari kedatangan bahan baku, proses persiapan, memasak, pemorsian, distribusi hingga makanan diterima siswa di sekolah.
"Kalau dulu pelaporan hanya berupa foto makanan yang sudah jadi, sekarang seluruh tahapan harus dilaporkan melalui sistem. Semua proses terdokumentasi dari awal sampai makanan diterima anak-anak," katanya.
SIPGN juga dirancang agar dapat diakses oleh orang tua siswa. Dengan demikian, orang tua dapat mengetahui menu makanan yang diterima anak setiap harinya melalui sistem berbasis website.
"Orang tua nantinya bisa melihat langsung dari handphone menu yang dimakan anaknya di sekolah. Semua sudah terhubung dalam sistem pelaporan nasional," ujar Suryani.
Dalam pelaksanaan MBG, BGN juga memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu.
Sebelum program berjalan, setiap SPPG diwajibkan mendatangi sekolah untuk mendata seluruh peserta didik yang memiliki riwayat alergi, seperti alergi ikan laut, seafood, udang maupun telur.
Apabila pada hari tertentu menu utama menggunakan ikan laut atau bahan yang memicu alergi, maka anak tersebut akan diberikan menu pengganti sesuai rekomendasi ahli gizi.
"Semua siswa yang memiliki alergi sudah didata sejak awal. Jadi kalau hari itu menunya ikan laut atau bahan yang tidak boleh dikonsumsi, akan diganti dengan menu lain yang sudah dihitung nilai gizinya oleh ahli gizi," jelasnya.
Saat ini, kata Suryani, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 23 dapur MBG yang masing-masing didukung seorang kepala SPPG, seorang ahli gizi, dan seorang pengawas administrasi atau keuangan.
"Karena dapurnya ada 23, maka ahli gizinya juga 23 orang. Mereka bertugas memastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan BGN," katanya.
Menanggapi berbagai informasi mengenai evaluasi pelaksanaan MBG, Suryani memastikan hingga saat ini seluruh layanan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih berjalan normal.
Ia menegaskan, BGN terus melakukan pembenahan agar kualitas pelayanan semakin baik tanpa mengganggu hak anak-anak untuk memperoleh makanan bergizi setiap hari.
"Kami tentu tidak ingin anak-anak yang sudah menerima manfaat program ini tiba-tiba kehilangan haknya. Karena itu yang dibenahi adalah kualitas dapurnya, fasilitasnya, dan tata kelolanya agar semakin baik sesuai standar nasional," pungkasnya.(Bom)