PEKANBARU – Investigasi bentrokan yang terjadi di lingkungan DPRD Riau, Kamis (16/7/2026), terus bergulir. Sejumlah fakta dan versi yang berkembang mulai mengerucut, termasuk dugaan adanya pengerahan massa dari luar gedung sebelum kericuhan pecah. Namun, seluruh informasi tersebut masih didalami aparat kepolisian dan belum menjadi kesimpulan resmi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber internal DPRD Riau, ketegangan bermula saat rapat Badan Anggaran (Banggar). Dalam forum itu, anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet disebut meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi lagi pergeseran anggaran secara sepihak tanpa melibatkan seluruh anggota Banggar agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Penyampaian Eet yang dinilai cukup keras disebut memicu adu argumentasi dengan Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan. Perdebatan akhirnya dilerai anggota dewan lainnya dan rapat dihentikan sementara untuk istirahat.
Situasi memanas setelah muncul informasi adanya sekelompok Preman dari luar DPRD yang diduga masuk ke dalam gedung. Seorang sumber dari unsur pengamanan internal mengaku mengetahui keberadaan sekitar 20 orang yang disebut berkumpul di ruang Banleg, bersebelahan dengan ruang rapat Banggar yang mendapat arahan langsung dari Parisman Ihwan.
Sumber tersebut menduga kelompok itu memperoleh akses masuk ke gedung dan sempat mendapat arahan dari salah seorang pimpinan DPRD. Meski demikian, keterangan tersebut masih sebatas informasi dari sumber internal dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Petugas keamanan internal, lanjut sumber, sebenarnya telah berupaya membatasi orang luar masuk ke lingkungan DPRD. Namun upaya itu disebut tidak berjalan karena kelompok tersebut sudah memperoleh akses memasuki gedung.
Informasi mengenai keberadaan kelompok tersebut kemudian disebut sampai kepada Indra Gunawan Eet. Sumber menyatakan Eet selanjutnya meminta sejumlah kader AMPG datang ke DPRD sebagai langkah antisipasi. Pertemuan kedua kelompok diduga menjadi pemicu bentrokan yang terjadi di area Komisi V DPRD Riau.
Di sisi lain, Ketua DPRD Riau Kaderismanto membantah kericuhan dipicu pembahasan anggaran. Menurutnya, rapat saat itu membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, sedangkan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 belum dimulai dan baru dijadwalkan pekan depan.
Kaderismanto menegaskan persoalan lebih disebabkan kesalahpahaman pribadi antara Parisman Ihwan dan Indra Gunawan Eet. DPRD Riau, kata dia, akan menyerahkan persoalan etik tersebut kepada Badan Kehormatan (BK) untuk diproses sesuai mekanisme internal.
Bentrok preman itu juga menuai kecaman dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Ketua Umum FKPMR Raja Mambang Mit menilai peristiwa tersebut mencoreng marwah lembaga legislatif dan bertentangan dengan nilai budaya Melayu.
FKPMR meminta pimpinan DPRD mengevaluasi sistem pengamanan, membatasi akses massa pendukung, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar tata tertib.
Sorotan serupa disampaikan LSM Benang Merah. Direktur Benang Merah Idris mempertanyakan efektivitas pengamanan DPRD Riau karena anggaran jasa keamanan tahun 2026 mencapai sekitar Rp5,83 miliar. Menurutnya, jumlah personel keamanan yang terlihat saat kericuhan tidak mencerminkan besarnya nilai kontrak tersebut.
Sementara itu, Polda Riau memastikan penyelidikan masih berlangsung. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Riau AKBP Roy Noor mengatakan penyidik bersama Polresta Pekanbaru mengumpulkan rekaman CCTV, video, serta memeriksa saksi-saksi untuk mengungkap kronologi dan pihak yang terlibat.
Polisi menegaskan seluruh informasi yang berkembang, termasuk dugaan pengerahan massa dari luar gedung, akan diuji berdasarkan alat bukti yang sah sebelum menyimpulkan perkara. (Hr)