PEKANBARU — Deadlock yang terjadi dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Riau memicu beragam tanggapan dari insan olahraga. Salah satunya datang dari bakal calon Ketua Umum KONI Riau, Edi Basri, yang menilai organisasi olahraga tidak boleh kehilangan arah akibat tarik-menarik kepentingan politik menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).
Dalam pernyataan tertulisnya, Edi mengatakan Rakerprov seharusnya menjadi forum konsolidasi untuk menyusun program pembinaan olahraga, memperkuat tata kelola organisasi, serta mempersiapkan atlet menghadapi berbagai agenda nasional. Namun, menurut dia, forum tersebut justru berakhir tanpa keputusan karena diwarnai dinamika politik organisasi.
"Rakerprov seharusnya menjadi ruang konsolidasi organisasi. Yang terjadi justru sebaliknya, organisasi tersandera oleh tarik-menarik kepentingan yang berpotensi mengorbankan masa depan olahraga Riau," ujar Edi.
Menurutnya, kebuntuan dalam Rakerprov bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia menilai kondisi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai dinamika yang berkembang menjelang Musorprov, ketika perhatian organisasi lebih banyak tersedot pada perebutan kepemimpinan dibanding pembinaan prestasi.
Edi kemudian menyinggung sejumlah persoalan yang berkembang di internal KONI Riau. Ia menyebut publik dapat menilai sendiri dinamika yang muncul, mulai dari perpanjangan masa kepengurusan selama enam bulan hingga berbagai upaya komunikasi dengan KONI Pusat yang memunculkan persepsi bahwa dukungan politik lebih dominan dibanding kepentingan organisasi.
Selain itu, Edi mengaku mencermati adanya persepsi di kalangan insan olahraga terkait pergantian kepemimpinan sejumlah KONI kabupaten/kota melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, apabila langkah tersebut dikaitkan dengan pilihan politik menjelang Musorprov, maka independensi organisasi akan menjadi pertanyaan.
Ia juga menyoroti pandangan yang berkembang mengenai proses penerbitan rekomendasi bagi sejumlah cabang olahraga. Menurut Edi, apabila benar terdapat syarat dukungan kepada pihak tertentu sebelum rekomendasi diterbitkan, maka proses demokrasi organisasi kehilangan makna. Namun demikian, ia tidak menyebut pihak tertentu dan tidak menyampaikan bukti atas persepsi yang berkembang tersebut.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Edi adalah adanya upaya membatalkan hasil kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Menurutnya, TPP dibentuk berdasarkan Peraturan Organisasi untuk menjalankan proses seleksi secara objektif sehingga hasil kerjanya harus dihormati.
"Kalau hasil kerja TPP dibatalkan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu, maka kredibilitas seluruh mekanisme organisasi ikut dipertaruhkan," katanya.
Edi juga mengingatkan agar Musorprov tidak diarahkan hanya menghadirkan satu calon ketua umum melalui mekanisme aklamasi. Menurut dia, demokrasi organisasi justru memperoleh legitimasi apabila seluruh calon yang memenuhi syarat diberikan kesempatan yang sama untuk bertarung secara terbuka.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar tidak ada klaim sepihak mengenai dukungan Pemerintah Provinsi kepada salah satu calon. Menurut Edi, pemerintah seharusnya menjaga netralitas dan menghormati mekanisme internal organisasi hingga seluruh tahapan Musorprov selesai.
"Musorprov hendaknya menjadi arena adu gagasan, bukan arena adu kekuasaan. Biarkan seluruh calon yang memenuhi persyaratan bertanding secara terbuka dan pemilik suara menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan maupun intervensi," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Edi menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi Ketua Umum KONI Riau, melainkan marwah organisasi olahraga di Bumi Lancang Kuning. Ia berharap kepemimpinan yang lahir dari Musorprov nantinya memperoleh legitimasi melalui proses yang bersih, jujur, demokratis, dan bermartabat sehingga mampu menyatukan seluruh insan olahraga Riau. (*)