Bangkinang — Ketegangan meletup di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar, Kamis siang (13/11/2025). Ratusan warga dari Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan XIII Koto Kampar, yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sungai Sarik dan IV Koto Setingkai (AMM-SSKS), menyerbu gerbang utama kantor bupati. Mereka menuntut janji perbaikan jalan dan jembatan yang tak kunjung ditepati, serta menduga adanya permainan politik dalam pengelolaan anggaran daerah.
Puluhan aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP berbaris menghadang. Namun massa yang datang dengan puluhan kendaraan itu tak gentar. Setelah negosiasi buntu, pintu gerbang besi Pemkab Kampar akhirnya jebol. Arus manusia meluber ke halaman kantor bupati, membawa poster dan spanduk bertuliskan “Jangan Jadikan Janji Kampanye Sebagai Cerita Dongeng.”
Aksi Kamis itu menjadi demonstrasi terbesar selama kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti — pasangan yang baru setahun memegang kendali “Bumi Serambi Mekkah.” Dalam kurun kurang dari 12 bulan, keduanya sudah empat kali dikepung gelombang unjuk rasa, sebagian besar karena persoalan tunda bayar dan proyek infrastruktur yang macet.
“Kami sudah lelah dijanji sejak 2007. Jalan dan jembatan di kampung kami rusak parah, tapi Pemkab seperti tutup mata,” seru Haryanto, salah seorang warga yang ikut turun ke jalan.
Massa datang dari tiga desa: Sungai Sarik, Lubuk Agung, dan Balung. Sebagian menempuh perjalanan lima jam dari pedalaman Kampar Kiri Hulu. Mereka menuntut agar Pemkab Kampar segera mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan penghubung dan jalan utama desa di Perubahan APBD 2025 atau paling lambat di APBD 2026.
Namun Bupati Kampar tak tampak di tempat. Menurut staf ahli, Riadel Fitri, Yuzar sedang dinas luar. Sementara Wakil Bupati Hj. Misharti, yang sempat dikabarkan berada di kantor, ternyata tengah menghadiri kegiatan bersama PGRI.
Ketika akhirnya muncul di lokasi sekira pukul 13.45 WIB, Misharti disambut sorakan massa. Indri Yani, mahasiswi UIN Suska Riau yang memimpin orasi, membacakan enam tuntutan warga di hadapan Wabup. Ia menegaskan, masyarakat tidak mau lagi janji di atas kertas.
“Kami ingin anggaran perbaikan itu benar-benar masuk di APBD 2026, bukan hanya jadi MoU politik,” katanya lantang.
Menanggapi desakan itu, Misharti menjawab dengan nada defensif. Menurutnya, Pemkab sudah memasukkan program perbaikan jembatan ke dalam rencana kerja, namun semua harus melalui mekanisme anggaran yang resmi.
“Kalau pakai uang pribadi, hari ini demo, besok saya bangun. Tapi ini uang negara, tidak bisa ujuk-ujuk bilo takonang situ melompat macam katak,” ujar Misharti, disambut riuh teriakan kecewa dari massa.
Warga pun menilai jawaban itu sekadar retorika. Terlebih, isu yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa sejumlah proyek tunda bayar belum juga dicairkan karena tarik-menarik kepentingan politik di tubuh Pemkab Kampar. Sejumlah kontraktor bahkan mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika dana yang sudah dijanjikan tak segera turun.
Kekecewaan memuncak ketika Misharti menolak menandatangani dokumen tuntutan masyarakat. Ia berdalih seluruh pernyataannya sudah direkam dan bisa dijadikan bukti komitmen.
“Sudah dengar semua apa yang saya sampaikan. Tolong sampaikan ke masyarakat,” tutupnya sebelum berlalu meninggalkan massa.
Ratusan orang itu akhirnya bubar menjelang sore, dengan wajah letih dan hati mendidih. Mereka berjanji akan kembali turun jika Pemkab tetap menutup mata.
Bagi warga Kampar, janji tinggal janji. Mereka sudah terlalu sering mendengar kata “mekanisme” tanpa pernah melihat hasil nyata. Dan kini, aroma politik mulai tercium di antara tumpukan berkas tunda bayar yang belum juga cair. (rls)