Bangkinang — Ketegangan politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar terus memanas. Perseteruan antara Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Sekretaris Daerah Hambali kini menjalar ke jalanan. Sebuah aksi unjuk rasa besar dikabarkan akan digelar pada Senin, 3 November 2025, dan muncul dugaan kuat bahwa demonstrasi itu merupakan bagian dari upaya tekanan politik terhadap Bupati.
Forum Pemuda Mahasiswa Kampar-Riau (FPMK-RIAU) menjadi pihak yang menginisiasi aksi tersebut. Surat pemberitahuan bernomor 004/A/FPMK-R/X/2025 telah dilayangkan ke Polres Kampar. Dalam surat itu, massa aksi berjumlah sekitar 150 orang dijadwalkan berkumpul di Tugu Lapangan Pelajar Bangkinang Kota dan bergerak menuju Kantor Bupati Kampar sekitar pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.
Dalam surat dan tuntutannya, FPMK-RIAU menyoroti berbagai kebijakan Bupati Ahmad Yuzar, terutama terkait proses evaluasi kinerja dan uji kompetensi JPT Pratama yang disebut tidak transparan dan berpotensi sarat nepotisme. Mereka juga menyoroti pembelian mobil dinas mewah Toyota Vellfire senilai Rp1,8 miliar yang dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran di tengah kondisi keuangan Kampar yang defisit.
Namun di balik isu moral dan transparansi yang diusung, muncul dugaan lain bahwa gerakan ini tidak sepenuhnya murni. Beberapa sumber internal Pemkab Kampar menyebutkan, Sekda Hambali disebut-sebut punya peran penting dalam menggerakkan aksi mahasiswa tersebut. Hal ini dikaitkan dengan memburuknya hubungan antara Hambali dan Bupati Ahmad Yuzar sejak beberapa bulan terakhir.
“Hubungan mereka sudah dingin. Sekda merasa dilemahkan, banyak kewenangannya dipangkas, dan ada isu bahwa posisinya sedang diincar. Jadi wajar kalau sekarang muncul gerakan yang seolah mendukungnya,” ungkap salah satu sumber di lingkup pemerintahan Kampar, Jumat (31/10/2025).
Dugaan semakin menguat setelah muncul pernyataan Ketua FPMK-RIAU, Bung Ahyar Chomel, yang beberapa waktu lalu sempat sesumbar akan menggelar aksi besar-besaran jika Bupati Ahmad Yuzar tidak bersedia melakukan rekonsiliasi dengan Sekda Hambali. Ahyar menganggap Hambali bukan sekadar pejabat, melainkan sahabat dan tokoh yang selama ini ia nilai telah dizalimi oleh Bupati.
“Ahyar sempat bilang, kalau rekonsiliasi tidak terjadi, mereka akan turun ke jalan. Jadi memang dari awal ini sudah mengandung aroma pembelaan personal terhadap Hambali,” ujar sumber lain yang mengetahui dinamika internal FPMK.
Lebih jauh, informasi yang beredar juga menyebut adanya dukungan logistik dan perencanaan yang melibatkan pihak luar, termasuk sejumlah kontraktor lokal. Inisial RD, seorang kontraktor yang cukup dikenal di kalangan rekanan proyek Pemkab Kampar, ikut disebut dalam koordinasi di balik layar.
Beberapa sumber menduga, keterlibatan pihak tersebut berkaitan dengan kekecewaan terhadap kebijakan penganggaran dan proyek yang tidak lagi sejalan dengan kelompok tertentu pasca Hambali kehilangan pengaruh di birokrasi.
“Beberapa kontraktor kecewa karena akses proyeknya terhambat. Mereka sekarang mencari momentum, dan aksi ini jadi wadah pelampiasan,” kata sumber itu lagi.
Meski begitu, Koordinator Umum FPMK-RIAU, Ardi Fernandes, membantah tudingan bahwa gerakan mereka ditunggangi oleh pihak mana pun. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap moralitas dan transparansi pemerintahan di Kampar, bukan gerakan pesanan politik.
“Kami hanya ingin pemerintahan Kampar bersih dan berpihak kepada rakyat. Tidak ada kepentingan pribadi di sini,” tegas Ardi dalam keterangan tertulisnya.
Hingga kini, Bupati Kampar Ahmad Yuzar belum memberikan tanggapan resmi. Namun berbagai pihak menilai, jika benar ada keterlibatan pihak internal pemerintahan maupun jaringan kontraktor dalam aksi tersebut, maka gejolak politik di Kabupaten Kampar telah memasuki babak baru — bukan sekadar perbedaan pendapat birokratis, melainkan konflik kekuasaan yang melibatkan jejaring politik, ekonomi, dan emosional di tingkat lokal. (hr)