Pelalawan – Pengusiran paksa terhadap Satuan Tugas Penanganan Konflik dan Hukum (Satgas PKH) di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari aktivis lingkungan, Herman Moyan dari LSM Lestari Alam Indonesia (LAI)
“Basmi dan tangkap para parasit dan predator TNTN, agar ekosistem tetap lestari. Jangan beri ruang untuk pengacau yang memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi,” tegas Moyan, Senin (21/7/2025).
Moyan juga meminta negara bersikap tegas terhadap aktor-aktor intelektual yang memperkeruh suasana dan menghalangi tugas negara dalam upaya penertiban kawasan hutan konservasi.
“Negara tidak boleh kalah. Aktor intelektual pengusiran harus ditangkap. Jangan tunggu ekosistem hancur total baru kita bertindak,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, belasan anggota Satgas PKH yang sedang menertibkan kebun sawit ilegal milik Rudianto Sihombing alias Pablo di kawasan Dusun VI Medang Raya Lestari, Kecamatan Ukui, dihadang dan dipaksa mundur oleh sekelompok massa yang diduga digerakkan oleh provokator.
Tokoh lokal dengan julukan “Si Naga Mata Satu” disebut sebagai salah satu pemicu kerusuhan, bersama dua lainnya yaitu Andriko Butar?Butar dan seorang mantan TNI bernama Sianturi. Mereka diduga menggerakkan massa melalui orasi dan mobilisasi di pasar-pasar sekitar.
Juru Bicara Lembaga Adat Riau, Muhammadun, juga menyesalkan aksi pengusiran tersebut. Ia menyatakan bahwa aparat negara yang bertugas di lapangan tidak boleh gentar terhadap tekanan massa.
“Negara boleh mengalah, tapi jangan kalah oleh pembangkang. Ini kawasan konservasi yang harus dijaga bersama,” katanya.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Riau, Penrad Siagian, mengkritik pendekatan relokasi mandiri oleh pemerintah pusat. Ia menilai, masyarakat yang kini bermukim di TNTN juga perlu diberi solusi yang adil dan berkeadilan sosial.
Pasca insiden, ratusan warga dikabarkan tengah menyiapkan aksi ke Jakarta untuk menyuarakan penolakan terhadap relokasi dan menuntut penghentian penertiban. Satgas PKH pun sementara waktu menarik diri, namun memastikan akan kembali dengan strategi pengamanan yang lebih kuat.
TNTN saat ini berada di ambang krisis ekologi. Dari luas kawasan lebih dari 81.000 hektare, sekitar 75 persen telah dibuka menjadi perkebunan ilegal, mayoritas kelapa sawit. (rls)