Kampar--Paripurna pengesahan anggaran perubahan APBD Kampar tahun 2022, menjadi bagian yang harus di perhatikan karna ini sangat menentukan dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Kampar.
Demikian disampaikan tokoh muda Kampar, Hanafi Tanjung, Rabu siang.
Menurut Hanafi disela perpindahan pemerintah daerah ketangan kepada PJ bupati menjadi babak baru untuk di reformasi di berbagai aspek, termasuk tentang persoalan pembangunan daerah yang saat ini di butuhkan tindakan ektra cepat untuk di tindak lanjuti.
Di dalam perubahan APBD tahun 2022, Pemda Kampar dari rekapitulasi belanja anggaran sebesar 119 milyar lebih dari kalkulasi sisa anggaran dari APBD murni tahun 2022.
"Dari jumlah anggaran 119 milyar lebih, harus ada catatan dan masukan yang mesti di lakukan oleh pemerintah daerah agar anggaran ini tepat sasaran dalam penggunaannya" katanya.
Lebih lanjutb Hanafim mengatakan bahwa harus di pertimbangkan oleh Pemda di dalam penggunaan anggaran.
Pertama pemda Kampar harus lebih men fokuskan program-program produktif yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Yang kedua usulan pembangunan yang berasal Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan harus menjadi patokon di dalam melakukan pembangunan daerah.
"Karna selama ini musrembang hanya dijadikan kegiatan rutinitas tahunan namun aplikasi dari usulan itu banyak yang tidak masuk dalam perencanaan kegiatan pembangunan daerah, Karna masih banyak pengusulan pembangunan berasal dari kalangan atas sehingga meninggalkan usulan dari kalangan bawah yang bersumber dari kepentingan masyarakat" tambahnya.
Yang ketiga harus mempertimbangkana pemerataan dalam pembangunan di setiap daerah, jangan daerah-daerah yang jauh tidak dapat sentuhan pembangunan karna dilihat dari sejak dulu lebih banyak pembangunan berasal dari perkotaan dan sekitarnya.
Ke empat pemda lebih pro aktif mensosialisasikan tentang wajib pajak dan restribusi Daerah untuk di lebih di tingkatkan agar PAD menjadi signifikan mengalami kenaikan supaya dapat membantu APBD kita.
"Karna klu kita harus terus menerus ke tergantungan pada pembagian Anggaran dari pemerintah pusat maka permasalahan kekosongan kas daerah ini menjadi masalah yang akan terus dihadapi oleh daerah ini."tutup Hanafi. (rls)