Bupati Asmar Perjuangkan Meranti Bebas Kawasan Hutan, Soroti Hambatan Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 10:32:11 WIB
Bupati Asmar Perjuangkan Meranti Bebas Kawasan Hutan, Soroti Hambatan Pembangunan

 

MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, mendorong percepatan penyelesaian persoalan status kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang dinilai masih menjadi salah satu hambatan utama pembangunan daerah, investasi, pengelolaan aset pemerintah, hingga pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asmar saat penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, yang berlangsung di Ruang Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., staf ahli, Asisten I, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara dari Kantor Pertanahan hadir Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Andrias, S.H., M.H., C.Med.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan sangat penting untuk memperkuat tata kelola agraria, meningkatkan kepastian hukum atas tanah, mempercepat pembangunan, serta mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Namun, Asmar secara khusus menyoroti persoalan status kawasan hutan yang menurutnya masih mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Di Meranti ini 95 persen kawasan hutan. Ini yang menjadi persoalan kita. Masyarakat memiliki sertifikat, tetapi ada yang tidak bisa digunakan untuk keperluan perbankan karena status lahannya masih kawasan hutan,” ungkap Asmar.

Ia mengatakan, persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Kementerian Kehutanan, agar dilakukan peninjauan dan penyelesaian terhadap status kawasan hutan di Kepulauan Meranti.

Asmar berharap melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan, upaya koordinasi dan pengusulan penyelesaian status kawasan hutan dapat semakin intensif, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta membuka ruang pembangunan yang lebih luas.

Menurutnya, pemerintah daerah sangat berharap sebagian besar wilayah yang selama ini masuk dalam kawasan hutan dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

“Kalau 50 persen saja bisa terbebas dari kawasan hutan, itu sudah sangat kita syukuri. Ini yang kami harapkan, bagaimana Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan kepastian terhadap status tanahnya,” ujarnya.


Bupati Asmar menegaskan, status kawasan hutan tidak hanya berdampak terhadap masyarakat yang ingin memanfaatkan atau mengurus legalitas tanah, tetapi juga menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

Ia mencontohkan rencana pembangunan gudang Bulog di Kepulauan Meranti yang hingga kini belum terealisasi, meskipun proses pengurusan sertifikat tanah telah mendapat bantuan dari Kantor Pertanahan.

Menurut Asmar, persoalan status kawasan menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan agar pembangunan fasilitas strategis dapat berjalan sesuai rencana.

“Kenapa di sini kami susah untuk membangun? Ini karena tanahnya masih kawasan hutan. Kita mau membangun, tetapi terkendala status lahan,” katanya.

Ia berharap koordinasi antara Pemkab Meranti, Kantor Pertanahan, serta kementerian terkait dapat menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan tersebut, sehingga pembangunan berbagai fasilitas pemerintah maupun infrastruktur pendukung ekonomi dapat dipercepat.


Selain menghambat pembangunan, Asmar juga mengaitkan persoalan status kawasan hutan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di wilayah Kepulauan Meranti.

Ia mengatakan, setiap kali terjadi kebakaran, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian, TNI, BPBD dan berbagai unsur lainnya harus bekerja keras melakukan penanganan di lapangan.

Menurutnya, pengelolaan kawasan yang lebih jelas serta pemanfaatan lahan sesuai aturan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

“Setiap tahun kita mengalami kebakaran hutan. Yang repot polisi, tentara, BPBD, dan pemerintah daerah. Kalau kawasan ini bisa dikelola dengan baik dan masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga lahannya, saya yakin kebakaran bisa berkurang,” ujarnya.

Asmar mencontohkan kebakaran seluas sekitar 87 hektare yang terjadi pada kawasan hutan. Kondisi tersebut, katanya, menjadi tantangan tersendiri ketika masyarakat ingin memanfaatkan lahan, tetapi terkendala status kawasan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara terkoordinasi agar pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran.


Persoalan kawasan hutan juga disebut menjadi kendala dalam pengembangan sektor perikanan dan investasi di Kepulauan Meranti.

Asmar mengungkapkan rencana pembangunan tambak ikan di Pulau Merbau dengan luasan sekitar 4.015 hektare. Namun, dari luas yang direncanakan tersebut, realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 250 hektare.

Ia menyebut masih terdapat ribuan hektare lahan yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya karena terkendala status kawasan hutan.

“Pembangunan tambak ikan di Pulau Merbau itu sekitar 4.015 hektare. Yang baru terealisasi sekitar 250 hektare. Masih ada ribuan hektare lagi yang terkendala karena kawasan hutan,” ungkapnya.

Menurut Asmar, apabila persoalan status lahan dapat diselesaikan, potensi pengembangan sektor perikanan tersebut diharapkan mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat sektor unggulan daerah.

Ia meminta agar persoalan tersebut menjadi perhatian bersama dan dapat diperjuangkan melalui koordinasi lintas instansi hingga pemerintah pusat.


Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar juga menyoroti masih banyak aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki sertifikat.

Ia meminta Sekretaris Daerah dan perangkat daerah terkait, khususnya bagian pengelolaan aset, agar segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk melakukan pendataan, inventarisasi, serta percepatan proses sertifikasi aset pemerintah daerah.

Menurutnya, legalitas aset menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum, menghindari potensi sengketa, serta mendukung perencanaan pembangunan dan pemanfaatan aset daerah.

Asmar juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki rencana hibah tanah untuk sejumlah instansi yang membutuhkan lahan pembangunan kantor maupun fasilitas pelayanan.

Dengan adanya kepastian legalitas tanah, ia berharap semakin banyak kantor instansi vertikal maupun fasilitas pemerintahan yang dapat dibangun di Kepulauan Meranti, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik.


Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Andrias, S.H., M.H., C.Med., dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan bentuk nyata komitmen dan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia menilai kerja sama tersebut sangat penting karena urusan pertanahan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan ruang, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerja sama itu, diharapkan terbangun pola koordinasi yang lebih terarah, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga berbagai program agraria, tata ruang dan pertanahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Andrias juga melaporkan bahwa target sertifikasi tanah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026 sebanyak 12 bidang tanah.

Dari target tersebut, sebanyak empat sertifikat telah selesai diproses dan akan diserahkan kepada Bupati Kepulauan Meranti dalam kesempatan tersebut.

“Target sertifikasi tanah BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026 sebanyak 12 sertifikat. Hari ini sudah kami selesaikan empat sertifikat dan insyaallah akan kami serahkan kepada Bapak Bupati. Pada pertengahan Desember nanti, kami berharap seluruh 12 bidang tanah yang menjadi target dapat diselesaikan,” ungkap Andrias.

Ia menegaskan percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah menjadi salah satu prioritas kerja sama guna memberikan kepastian hukum sekaligus mengamankan aset milik daerah.


Andrias menjelaskan, kesepakatan bersama tersebut mencakup berbagai ruang lingkup strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan.

Di antaranya percepatan sertifikasi tanah aset pemerintah daerah, dukungan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Program Strategis Nasional, serta kerja sama dalam memastikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Selain itu, kerja sama juga mencakup dukungan penyusunan dan penyelesaian rencana tata ruang, pendataan tanah ulayat, serta penyediaan data dan informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T).

Kolaborasi turut diarahkan pada pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), percepatan penyediaan Peta Zona Tanah (PZT), serta penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Ruang lingkup lainnya meliputi pemanfaatan One Map Kadasteral untuk administrasi dan pendaftaran tanah, penyediaan sumber daya manusia serta peralatan pendukung, dan pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Andrias, integrasi data tersebut diharapkan dapat meningkatkan validasi informasi objek tanah dan bangunan, memperkuat tertib administrasi pertanahan dan perpajakan, serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Andrias menambahkan, pelayanan pertanahan tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi, koordinasi, integrasi data, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan.

Ia berharap kesepakatan yang ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti melalui program teknis dan operasional yang memiliki pembagian tugas, target pelaksanaan serta mekanisme koordinasi yang jelas.

“Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi komitmen nyata untuk membangun tata kelola agraria, tata ruang dan pertanahan yang lebih baik di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Ia menegaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah, tertib administrasi pertanahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kantor Pertanahan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam penyelesaian berbagai persoalan agraria, mempercepat legalisasi aset, mendukung investasi dan pembangunan, serta menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi kelembagaan, sekaligus diharapkan membuka jalan bagi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi tantangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.(Bom).

Tags

Terkini