RIAUTERBIT.COM - Pemerintah Provinsi Riau akan mengevaluasi ratusan miliar anggaran pada beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), yang tidak dapat digunakan karena terganjal beberapa perubahan peraturan kewenangan pada tahun berjalan 2016.
"Terjanggalnya anggaran beberapa SKPD karena persoalan kewenangan, perubahan peraturan yang berlaku," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan SekdaProv Riau , Masperi di Pekanbaru, Senin.
Menurutnya ketika kewenangan itu tidak bisa dilaksanakan maka harus direvisi dan dirubah melalui perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia mencontohkkan salah satu SKPD yang terkendala menjalankan programnya adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, di mana terdapat Rp480 miliar tak bisa dijalankan tahun ini.
"Ini kita istilahkan seperti kegiatan-kegiatan yang cacat bawaan karena keadaan tetapi kita masih ada waktu sampai perubahan APBD," katanya lagi.
Ia menjelaskan mekanisme yang ada sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 yang menurut tahapannya Peraturan Gubernur tersebut pada 23 Mei sudah ditandatangai oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
"Disitu akan tergambar berapa Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang hendak kita masukkan dan juga akan tahu berapa silpa tahun lalu," katanya menambahkan.
Hal tersebut, kata dia, dimanfaatkan dan digunakan sepenuhnya untuk membiayai pembangunan. "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai melaksanankan audit maka akan ada perda perhitungan," tambahnya
Ia menjelaskan silpa tahun 2015 dan silpa tahun berjalan 2016 akan dimasukan pada anggran APBD Perubahan 2016 yang diprediksi selesai pada September 2016.(alam)