Meranti, – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kepulauan Meranti tahun 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 6,63 persen. Namun, besaran upah yang akan direkomendasikan belum ditetapkan karena masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi Dewan Pengupahan Kabupaten.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan pra-sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar di Kedai Kopi Kota Tua, Selatpanjang, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Eko Priyono, menyampaikan bahwa pembahasan penetapan upah daerah tahun 2027 mengacu pada ketentuan pengupahan yang berlaku, termasuk besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2027.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), unsur serikat pekerja, serikat buruh, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Meranti.
Sejumlah aspek menjadi pembahasan, mulai dari formula penghitungan upah, penentuan nilai alfa, hingga ketentuan hukum yang menjadi dasar penetapan UMK.
Berdasarkan hasil pembahasan, penghitungan menggunakan variabel inflasi sebesar 2,79 persen, pertumbuhan ekonomi 4,80 persen, dan nilai alfa 0,80 menghasilkan proyeksi kenaikan upah sebesar 6,63 persen.
Dengan menggunakan dasar UMP berjalan sebesar Rp3.780.495,85, kenaikan tersebut diperkirakan mencapai Rp250.646,88. Sehingga, besaran upah berdasarkan penghitungan tersebut menjadi Rp4.031.142,72.
Sementara itu, penghitungan upah minimum sektoral Kabupaten Kepulauan Meranti menghasilkan angka sebesar Rp4.034.603,53 untuk sektor pertanian dan perkebunan serta Rp4.054.676,18 untuk sektor minyak dan gas bumi (migas).
Angka-angka tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan besaran UMP yang menjadi dasar dalam proses penetapan UMK Kepulauan Meranti tahun 2027. Namun, angka tersebut belum dapat disebut sebagai hasil final karena masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi Dewan Pengupahan Kabupaten.
Selain membahas proyeksi kenaikan, peserta pra-sidang juga menyoroti persoalan regulasi, khususnya ketentuan Pasal 137 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja sebagaimana dirujuk dalam pembahasan.
Ketentuan mengenai UMK yang harus lebih tinggi daripada UMP menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah tahun 2027.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mekanisme penetapan apabila hasil penghitungan UMK tidak memenuhi ketentuan tersebut. Peserta menilai diperlukan kejelasan mengenai langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.
Termasuk kemungkinan penggunaan besaran UMP sebagai acuan apabila persyaratan penetapan UMK tidak terpenuhi. Mekanisme tersebut dinilai perlu dipastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, Eko Priyono, mengatakan hasil pembahasan dalam pertemuan pra-sidang akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya.
Ia menegaskan, besaran UMK Kepulauan Meranti tahun 2027 belum dapat dipastikan karena masih harus melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
"Untuk besaran UMK 2027, kita masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan Dewan Pengupahan. Angka yang muncul saat ini merupakan angka penghitungan berdasarkan UMP dan belum bisa dijadikan sebagai angka final," tutup Eko.(Bom)