Meranti,- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat bersama perwakilan DPRD Komisi II dan tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membahas penanganan abrasi yang terjadi di wilayah Kecamatan Rangsang Pesisir. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026), pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan masukan dan membahas alternatif penanganan abrasi pantai, mengingat persoalan pengikisan garis pantai masih menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Kepulauan Meranti.
Sudandri menyampaikan bahwa penanganan abrasi di Pulau Rangsang perlu mendapat perhatian serius.
Dalam pertemuan itu, tim BRIN menyampaikan bahwa penanganan abrasi memerlukan mekanisme yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah pesisir. Salah satu teknologi yang dibahas adalah pemanfaatan material geopolimer sebagai bahan untuk struktur pelindung pantai.
Material geopolimer berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung stabilisasi sedimen, mengurangi energi gelombang yang mencapai pantai, serta memperkuat struktur pelindung pesisir. Penerapannya memerlukan perancangan dan pengujian sesuai kondisi lingkungan setempat, sehingga tidak sekadar menggunakan material yang ditempatkan di sepanjang pantai.
Perwakilan BRIN juga menyampaikan bahwa pendekatan tersebut berpotensi dikombinasikan dengan penanaman mangrove. Integrasi struktur pelindung pantai dan vegetasi pesisir diharapkan dapat mendukung perlindungan kawasan pantai sekaligus menjaga pertumbuhan mangrove.
“Hal tersebut bisa menjadi kombinasi yang baik bagi tanaman mangrove, agar mangrovenya lebih terlindungi dan akarnya dapat tumbuh dengan baik,” ujar anggota BRIN dalam rapat tersebut.
Menurut Sudandri diperlukan terobosan melalui pemanfaatan teknologi baru, terutama dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan penanganan abrasi.
Sudandri berharap hasil pembahasan dan potensi penerapan teknologi tersebut dapat ditindaklanjuti serta ditawarkan kepada pemerintah pusat melalui program yang sesuai.
“Mudah-mudahan dengan pemahaman kita seperti ini, kita bisa sama-sama memberikan masukan dalam memanfaatkan teknologi ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan DPRD Komisi II, Sopandi, S.Sos., menegaskan pentingnya penanganan abrasi di Pulau Rangsang. Ia menyebutkan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan yang berperan dalam mendukung sumber pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurut Sopandi, persoalan abrasi tidak hanya terjadi di Pulau Rangsang, tetapi juga berdampak pada wilayah pesisir lainnya. Karena itu, upaya penanganan perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kawasan.
Menurut nya, bahwa pada 2017 pernah dilakukan upaya penanganan menggunakan sistem cincin sumur, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Dengan adanya pembahasan teknologi pemecah gelombang atau breakwater ia berharap alternatif tersebut dapat dikaji lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya dalam mengurangi abrasi.
“Saya mengharapkan tidak hanya abrasi yang diteliti di Selat Malaka, kami juga meminta agar dilakukan penelitian di Selat Air Hitam, seperti di pesisir Pulau Rangsang dan Tebing Tinggi ini,” ujar Sopandi.
Permintaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperluas kajian dan survei terhadap wilayah pesisir yang mengalami pengikisan garis pantai di Kepulauan Meranti.
Sebagai tindak lanjut pembahasan, pihak BRIN menyampaikan akan menunggu kedatangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melanjutkan koordinasi terkait permasalahan abrasi di kawasan pesisir tersebut.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BRIN, diharapkan dapat dirumuskan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi pesisir Kepulauan Meranti. Kajian lebih lanjut terhadap teknologi geopolimer, struktur pemecah gelombang, serta kemungkinan integrasinya dengan mangrove menjadi bagian penting dalam upaya mencari solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.(Bom).