Agar Korupsi Tidak Terus Bertambah, Fitra Minta Hentikan Program P4S Kampar

Dibaca: 8018 kali  Selasa,03 November 2015
Agar Korupsi Tidak Terus Bertambah, Fitra Minta Hentikan Program P4S Kampar
Ket Foto : Program Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Kampar di Tanah Milik Jefry Noer

RIAUTERBIT.COM-Dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Riau serta diperiksanya Program Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S)  Kampar, oleh Tim Kejaksaan Agung (Kejagung), disinyalir kuat ada unsur Korupsi di Program yang di gagas Bupati Kampar, H.Jefri Noer.

"Oleh karena itu, program P4S Kampar  harus dihentikan untuk sementara waktu oleh aparat hukum Kejagung dan DPRD Kampar, supaya tidak menghilangkan barang bukti untuk penyidikkannya, "ungkap Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Usman, Selasa (03/11/15).

 



Ia menyebutkan, secara umum kita melihat program yang digagas Bupati Kampar tersebut sangat bagus untuk masyarakat. Namun realisisasinya  banyak dugaan korupsi yang terjadi didalam program itu. Bahkan kegiatan tersebut dilakukan dilokasi milik Bupati itu sendiri.

"Jadi yang kita sesalkan adanya unsur korupsi didalam program tersebut. Karena tidak ada tranparansi dalam menjalankan program,"sebutnya.

Ia menambahkan, dalam audit temuan yang dilakukan BPK-RI itu, untuk program P4S tersebut, bukan 1 kali saja. Tetapi selama hampir 5 Tahun jabatan Bupati Kampar berjalan temuan BPK-RI terus terlihat. "Jadi bisa dilihat ada unsur kesengajaan, karena temuan tersebut terjadi berulang-ulang,"pungkasnya.

BPK-RI dan Aparat Hukum Tidak Sinkron

Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, selama ini yang kita lihat tidak ada sinkronisasi antara BPK-RI dan aparat hukum Kepolisian dan Kejaksaan terhadap temuan yang terjadi di Riau khususnya Kabupaten Kampar.

"Seharusnya BPK-RI memberikan laporan ke aparat hukum, terhadap daerah yang berturut-turut menyalahi dan merugikan keuangan negara. Dengan begitu penindakan hukum berjalan dan tidak ada yang berani mempermainkan keuangan daerahnya dengan tujuan memperkaya diri,"sebutnya.

Untuk kedepannya Sinkronisasi antar lembaga harus dilakukan supaya penyelamatan uang negara berjalan dengan baik. "Kalau tidak Provinsi Riau ini akan menjadi sarangnya koruptor, bagi pejabat daerah yang hanya berniat untuk memperkaya diri mereka," tegasnya.(*)
 

Penulis : Aulia / GRN

Akses RiauTerbit.Com Via Mobile m.riauterbit.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »