RIAUTERBIT.COM- Forum Komunikasi Mahasiswa Riau Se-Indonesia (FORKOM-MARISI) Memberikan Dukungan moril kepada Masnur SH agar dapat dipilih sebagai kandidat Tunggal Ketua DPRD Provinsi Riau, hal itu di ungkapkan oleh Ilham Kusuma, S. Sos kepada Radarpekanbaru (7/10)
Menurut Aktifis Mahasiswa /Forkom Marisi ini, track record Masnur, Sh sangat loyal dan penuh dengan entitas perjuangan membela kepentingan rakyat dan sudah teruji. Mengabdi hampir 18 tahun sebagai Wakil rakyat. Sebelumnya sama sama kita ketahui beliau mengabdi 10 tahun sebagai Ketua Dprd Kampar, pernah menjadi Ketua Komisi A DPRD Riau periode yang lalu, selanjutnya pada periode kedua saat ini, beliau menjabat Ketua Komisi E.
Tambah Ilham Kusuma, kepada Rekan aktifis dan Pers. Mahasiswa Riau yang tergabung dalam Forkom Marisi menyebutkan bahwa syarat syarat untuk mencalonkan H. Masnur, Sh sudah diatas rata rata memenuhi standar menjadi Ketua. Walau itu bukan gawenya Mahasiswa, kami karena sifatnya internal Partai Golkar namun secara moril kita dukung pencalonannya. Semoga saja partai Golkar Riau /legislatifnya memberikan lampu hijau untuk menjadikannya calon tunggal ketua dprd Riau.
Menurut Ilham Pengalaman H. Masnur, SH cukup mumpuni mengisi kekosongan Ketua DPRD Riau yang sudah di tinggalkan oleh Suparman, S.Sos, M. SI karena mencalonkan diri menjadi Bupati Rokan Hulu. Status Suparman S. Sos, M. Si memang belum resmi mengundurkan diri secara tertulis, namun gelombang dan riak sosialisasi sudah tampak dimedia bahwa suparman bakal naik memakai perahu Golkar Rokan Hulu.
Masnur, SH menurut Ilham kusuma Wakil rakyat yang bersahaja, gigih menampung aspirasi rakyat selain itu beliau Vokal memperjuangkan hak hak rakyat yang tertindas, dari berbagai kalangan mana pun, terang ilham kusuma, jarang sekali dapat kita jumpai wakil rakyat, pada hari ini, bisa berdialog dan berdiskusi tanpa agenda resmi, namun tetap hadir dan memberikan arahan serta solusi konkrit atas berbagai keluhan rakyat. Serta pemberdayaan masyarakat baik petani maupun kelompok-kelompok lainnya.
Jika Nanti terjadi pemilihan di tubuh internal Golkar. Atau ada Kandidat yang lain seperti Hj. Supriati dan Erizal Muluk silakan saja, namun menurut Forkom Marisi, kandidat yang lain belum memiliki Kelengkapan pengalaman yang sempurna, boleh dikatakan kompetensinya sangat minim dalam perjuangan akar rumput maupun membangun aspirasi dalam kacamata aktifis dan gerakan rakyat. Calon yang lain cetus ilham, masih standar dibawah rata-rata atas perjuangannya yang masih monoton dan belum mampu untuk berkapasitas ketua.
Kami memprediksikan akan terjadi berbagai upaya upaya sistematis dalam perebutan kursi ketua Dprd Riau nantinya, Semoga saja tidak ada money politik, rekomendasi pencolanan transparan ke rakyat dan mahasiswa serta elemen lainnya, ketua dprd nantinya semoga saja mampu menyuarakan aspirasi seluruh rakyat Riau. Masa depan Riau akan terbelenggu jikalau suatu saat nanti kepemimpinan tampuk Ketua DPRD tidak di isi oleh tokoh yang berkompetensi tinggi dan memiliki loyalitas terhadap rakyat, dan Mahasiswa serta para aktifis. Maka alamat kapal akan tengelam. Teringat syair lagu kalau Nahkoda kurang lah paham. Lancang kuning berlayar malam.
Oleh Karena itu Menurut Ilham Kusuma, S.Sos Ketua Forkom Marisi Kepada riauterbit.com menjelaskan sudah saatnya legislatif Riau berbicara pada level Road Mapp aspirasi bageting untuk Konstituen, progres–progresnya menyentuh langsung, membangun modul-modul penyerapan aspirasi yang berkelanjutan, pemetaan lumbung suara atau dapil kosntituan terdata base secara lengkap, baik elemen maupun basis suara yang memilih setiap legislatif, artinya segala aspirasi dapat diwujudkan dalam penyerapan bagetingnya. Jadi kekecewaan rakyat pemilih dapat di minimalisir dengan baik, tanpa ada kebohongan diantara kita, kenapa tidak, ini hanya saran kita kepada abang-abang di Dprd Riau.
Forkom Marisi berharap wakil rakyat /DPRD harus segera berbenah diri, ditiap individualisasinya yang pro rakyat secara totalitas bukan kepentingan sesaat, yang hari ini menjadi paradigma yang diagung agungkan atas kelompok kelompok tertentu saja. Transaksional atas deal deal politik bakal akan membawa kehancuran, jikalau suara hati rakyat, suara rakyat tidak dijadikan suara tuhan.
Kapan lagi menurut Ilham DPRD menjadi mediator pengusulan pembangunan masa depan, dan potret wajah Riau untuk Visi Riau 2020 semakin didepan mata. Apakah bisa diwujudkan dengan instrument pembangunan yang masih mengambang dan tidak terarah pada hari ini, ditambah lagi Plt Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman belum juga dilantik resmi menjadi Gubernur.
Mari kita gesa agar Plt gubernur dilantik menjadi Gubri.
Masa depan Riau akan kelam jika kepemimpinan masih labil dan tidak konstanta (alias statis) pada hakekat pengabdian untuk negeri. Pemberantasan Kemiskinan di Riau juga harus menjadi pekerjaan atau skala utama legislatif/DPRD. Wakil rakyat jangan sampai terjebak dalam konspirasi Multiyears gate, perebutan proyek, penitipan melalui rekomendasi atau sikap.
Misalnya setelah Hearing atau sidak, atau lebih normatif katakanlah pembahasan Apbd dan kupasannya oleh dinas dinas terkait lalu pengesahannya. Kita sama sama tahu kejadian dan kebanyakkan wakil rakyat membawa usulan Rekanan proyek/kolega agar dimenangkan atau mendapatkan proyek proyek tertentu, atau contoh lain pengesahan revisi perda PON 2012 yang menjerat 13 orang tersangka diantaranya anggota Dprd Riau.
Mereka meminta fee uang lelah bahkan ngotot jatah mereka berapa? Wakil rakyat waktu itu terjebak pada pengesahan pembangunan waktu Pon Riau yang lalu, banyak yang mendapatkan suap, dan ditangkap oleh kpk. Tak perlu disebutkan siapa orang orangnya dan mengapa. Ini hanya keteledoran atas suara rakyat yang bersifat penyalahgunaan wewenang/kapasitas sebagai wakil rakyat, terompet kepalsuan akhirnya terbongkar oleh Kpk. Rekaman rekaman perbincangan memilukan hati rakyat.
Wakil rakyat sudah instan menjaring, mengiring lajur pembangunan lalu mendapatkan fee atau uang lelah. Kadang kala rapat pembahasan APBD- dan pengusulan proyek bersitegang dengan dalih bermacam-macam, sehingga tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat umum.
Harapan besar kami tercurah pada Konstitusi DPRD agar bisa dan mampu menjadi mediator dalam penyusunan draf atau Perumusan Tata Ruang RTRW yang terbengkalai dan masih kabur sebagaimana hari ini sengketa agraria bermunculan bagai jamur di musim asap, setidaknya dewan mampu mengumpulkan pihak pihak terkait seperti Plt Gub, Dinas kehutanan, Dinas BPN, Dan DPR RI satu ruang untuk menciptakan ide- ide dan keputusan yang dapat diterima stake holder dan rakyat Riau pada umumnya, menjadi kebijakan /keputusan yang inkra. Menhut jika perlu di Undang. Program perlindungan terhadap kelestarian Hutan dan ekosistem di dalamnya menjadi taruhannya, saatnya penghentian eksplorasi Hutan oleh kapitalisme di Riau jika sudah melanggar aturan hukum, atau terjadinya ileggal logging pembakaran lahan dan seterusnya.
Dewan hari ini menurut kami, belum bisa menemukan formulasi kebijakan yang pro terhadap pelestarian hutan lindung, kapan lagi hutan kita dilindungi perda yang dirancang juga belum final dan redaksinya masih butuh berbagai unsur untuk menciptakan perda yang sesuai dengan harapan dan kegunaan dan fungsi aturan aturan yang mengikat didalamnya.
Hti /hph sudah fulgar melakukan ekspansi penambahan wilayah kerja, kadang kadang mematok sisi hutan lindung, bahkan model awalnya sistem kkpa lalu diambil alih lahannya oleh perusahaan, Sementara Iupnya /izinnya usahanya tidak ada. (Indonesian Lowyer Club yang dipandu Bang Karni Ilyas disebutkan seorang tokoh ketika dialog tentang asap. Mengatakan 80 persen IUP Perkebunan tidak ada), jika PAD untuk Provinsi Riau angkanya seimbang antara dampak ekologisnya dengan dikeluarkan izin kehutanan, Hti, Hph dan Hgu. ? tentu tidak. Kabut asap dan pembakaran lahan dalam catatan satelit Nassa banyak terjadi dikawasan Perusahaan Hti, dan Hph.
Pembaharuan serta Evaluasi izin hutan di Riau saat ini sedang di evaluasi tim pansus Dprd menjadi peraturan daerah, harus benar benar memiliki kekuatan hukum, namun kita harus dapat menelaah secara tuntutan kebuthan hari ini dan akan datang, dan dasar dasar acuannya, menurut kami mahasiswa/Forkom Marisi juga harus dilibatkan dalam pembentukkan perda tersebut. Jangan sebatas aturan budaya atau teguran sanksi saja. Tapi harus mampu menjadikan rekomendasi pansus atas perda tersebut diteruskan penegak hukum. Jika ada delik pembakaran lahan, atau dampak ekologisnya bisa di putuskan izinnya sementara. Atau seterusnya.
Dprd harus sigap mengevaluasi setiap laporan hasil hearing dan mengemukan ke publik apa saja sih kinerja dewan dan hasilnya apa....? jika mentok atau menerawang pada spekulasi rethorika saja sebaiknya jangan, Perjuangan itu harus punya volume kecenderungan berpihak pada rakyat. Realisasi bagi rakyat konkrit, utuh atas sikap perjuangan kebijakan eksekutif dan implementasi hasil bagi rakyat. Langkah dewan sangat terhormat jika suara suara penindasan dapat di akomodir dalam keadilan dan walau langit akan runtuh. Perjuangan untuk rakyat sampai pada muaranya.
Jika memang menurut FORKOM MARISI: wakil rakyat kumpulan orang orang hebat..? Sekarang kami bertanya, bansos tidak lagi diakomodir, berbagai ormas, lsm, bahkan Mahasiswa yang eksis dan action dilapangan serta untuk berbuat dalam berbagai kegiatan tidak lagi di sub-atau dianggarkan oleh legislatif. Eksekutifpun cuek dan apatis. Hak hak rakyat semakin terkekang dan dikunkung oleh peradaban serta euforia reformasi. Tanpa mementingkan aspirasi bageting untuk ormas, lsm atau mahasiswa, dunia pergerakkan dan barisan juang mahasiswa sebagai agent perubahan ter -penjara atas marjinalisasi sikap oportunis dalam diam tak berkuku kalangan legislatif dan eksekutif.
Sementara itu CSR Perusahaan besar di Riau tak mampu membangun kemandirian bagi dunia Pendidikan, Pembangunan Rumah Ibadah, Bantuan Untuk Usaha Kecil Menengah, dan bantuan untuk kalangan ormas dan kepemudaan. Mereka masih saja menetapkan aturan deal deal kepentingan perusahaan. Bukan tujuan mulia dalam harapan rakyat umum. Percuma Kapitalisme mendigdaya di Riau sementara CSR pun tidak tranparan ke Publik. Jika memang otoritas pemerintah tidak ada sama sekali. Harapan CSR Pun di kebiri oleh sistem penyumbatan lidah lidah pengkerdilan terhadap perjuangan rakyat. Karena kapitalisme sampai kapanpun takkan berdiri untuk rakyat tapi profit /komersialisasi.
CHEVRON, RAPP, INDAH KIAT, SINAR MAS GRUB, ARARA ABADI, PTP N V, SIAK BUMI PUSAKO, RAN RATUSAN PERUSAHAAN LAINNYA. APA SAJA ANDIL MEREKA BAGI RAKYAT SECARA TRANSPARANSI DAN KEPEDULIAN CSR. Hari ini saja perusahaan tidak ada respect bantuan bagi korban yang terkena ISPA hingga ada yang meninggal. Plt pun apatis.
DPRD RIAU menurut Forkom Marisi Harus mampu merelokasi setiap kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dengan dasar pertimbangan Penyerapan / dan pengusulan dari Setiap dewan dapil kab/kota yang berjumlah 55 orang dan membawa kue pagu anggaran itu ke daerah pemilihan masing masing/kosntituen mereka. Jika Pemda-Pemda (kab/kota) sudah memiliki progres-progres ungulan, baik pada dinas dinas sesuai dengan komisi wakil tiap kecamatan, lalu di konkritkan pada pembahasan di DPRD Kota/Kabupaten, maka kapan lagi program DPRD Riau menyeimbangkan, memadukan diri, mengistropeksi agar DPRD RIAU dari kabupaten kota dengan DPRD Dapil kecamatan tempat konstituen mereka di gesa dalam perjuangan dan Pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan untuk rakyat dapilnya. Satu arah perjuangan.
Jika tidak ada. Apalah artinya, digaji besar tapi tak sesuai dengan harapan. Penyerapan Aspirasi boleh dikatakan Nonsen dalam cacatan kami, jika barometer penyerapan secara totalitas selama dprd riau berada, penyerapannya boleh dikakatan monoton, terjebak cerimonial dan sambutan sambutan. Lalu diakhiri doa.
Rakyat daerah pemilihan menurut kami hanya dijadikan kambing hitam dan propaganda belaka. Karena deal deal kepentingan lebih instan dan tidak berbicara subtasi rasional pada pensejahteraan, rethorika pada podium –podium saja tidak cukup memberikan angin segar bagi kemajuan dan kebangkitan rakyat. Kenapa selama indonesia berdiri tidak pernah ada kesenambungan progres penyerapan aspirasi. Jabatan wakil rakyat usai, rakyat pun kecewa. Berjuta suara pilu dan penindasan, tak di dengar.
Setiap penyerapan aspirasi dewan sebaiknya meng-Transformasikan pemberian Pagu anggaran yang dikelola bersama Pemrov Riau, atau Pemda-kabupaten kota. Sinkronisasinya ada dalam wujud nyata. Dinas dinas terkait yang membidangi setiap Komisi di DPRD Riau. Harus benar benar menyentuh real kondisi rakyat. Kalau Reses hanya banyak berbicara rethorika namun sehabis Reses tetap saja keluhan keluhan rakyat tidak dapat terpenuhi. Mungkin saja road mapp aspirasi tidak terdata secara database, atau keterbatasan anggaran dan lain lain. Percuma dprd sebagai media Bugetting tidak mampu membangun formula baru untuk kejayaan rakyat. Media penyerapan aspirasi bageting. Dapat diformalitaskan dalam profesionalisme kebijakan artinya adalah langkah langkah superioritas untuk membangun Riau dalam basis aspirasi terjawab.
Kami memperKirakan Masnur SH Adalah talenta yang mampu memompa adrenalin dalam penyatuan kebijakan tanpa perbedaan, berjuang untuk Rakyat Riau, secara Profesionalisme kerja. Sebagai abdi rakyat. Sesuaktu itu harus diberikan kepada yang ahlinya. Memastikan titik titik pensejahteraan rakyat, kelompok tani yang hidup susah agar disejahterahkan. Dprd Riau harus punya data sensus kemiskinan tersendiri bagi pemberian pelayanan konstituen dan media Aspirasi harus di buat dalam kerangka pencapaiannya.
Pembangunan berkelanjutan atas ide kami dari Forkom Marisi semoga mampu menyokong sendi hidup masyarakat pinggiran, adat, dan masyarakat temporel. dan mereka yang masih tertinggal dalam kunkungan perekonomian.
Masnur dalam pandangan kami memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat berpengalaman baik dalam bidang birokrasi maupun kewenangan dalam menyikapi berbagai masalah di Riau. Ditangan beliau menurut kami akan ada terobosan dan gaya penyerapan aspirasi rakyat yang lebih Pro aspirasi dan pro pembangunan. Kritik kami terhadap wakil rakyat jangan tidur saat rakyat butuh pertolongan. Waktu sidang mungkin saja bisa saja coffee break dll. (RLS)
