BANGKINANG - DPRD Kampar gelar rapat paripurna tentang jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021, Senin (27/9/2021).
Rapat ini dipimpin dan dibuka oleh ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal didampingi wakilnya Toni Hidayat, Repol dan Fahmil. Dihadiri oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Sekda Kampar Yusri dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar.
Muhammad Faisal usai membuka rapat dan memberikan kata sambutan, meminta Bupati Kampar menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan Fraksi-fraksi Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2021.
Dalam penyampaian bupati, Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kampar sebagaimana yang telah diatur pasal 320 ayat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta memperhatikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bupati Kampar juga memaparkan bahwa sesuai dengan penyampaian Anggaran Pembelajaan Daerah yang telah dipaparkan, alokasi tetap diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi akibat pendemi Covid-19 yang melanda. Selanjutnya di dalam menyusun alokasi anggaran diantaranya, pendapatan penerimaan alokasi dana mengalami peningkatan dari dana transfer dan pendapatan daerah.
Ketua PKB Kampar ini juga merinci dana transfer yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berasal dari dana transfer Pemerintah Provinsi Riau berupa bantuan keuangan sebesar 33, 346 miliyar. Sementara untuk pendapatan daerah lainnya dari Pemerintah Pusat melalui Dana BOS sebesar 111, 813 milyar. Fan juga terjadi penurunan pendapatan asli daerah sebesar-besarnya 6,6 miliyar.
Catur Sugeng Susanto juga menyampaikan penurunan ini disebabkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya dan dampak pendemi Covid-19 yang juga berpengaruh pada penurun Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan pajak restoran.
Disisi lain, Pemkab Kampar juga telah meluncurkan program stimulus penghapusan denda administrasi PDP2. Dan pemerintah daerah juga telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka pengoptimalan penerimaan PAD melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti kemudahan membayar pajak, upaya jemput bola, melalui aplikasi gopay.
Pada kesempatan ini, Catur juga memamerkan bahwa program terbaru Pemkab Kampar adalah peluasan kanal pembayaran pajak melalui Quick respon Indonesian standar. Dan saat ini Pemkab Kampar juga menerapkan pajak cost mineral bukan logam dari proyek strategi nasional pembangunan jalan tol Pekanbaru-Bangkinang.
Sementara untuk retribusi daerah, Pemkab Kampar akan mengoptimalkan retribusi atas pengujian kendaraan bermotor serta akan mengoptimalkan retribusi izin pendirian bangunan Atau IMB.
Pada kesempatan ini, Catur Sugeng Susanto selaku Bupati Kampar akan berupaya dalam meningkatkan PAD dengan langkah-langkah melakukan optimalisasi peningkatan PAD melalui upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan kajian dan penghitungan potensi serta menggali sumber-sumber penerimaan PAD baru diseluruh wilayah Kabupaten Kampar.
Selanjutnya akan mengoptimalkan pelayanan pajak daerah secara online untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak serta mengurangi tatap muka secara langsung dengan wajib pajak di masa pendemi Covid-19.
Terkahir sebagai kata penutup, terhadap pandangan fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Bupati Kampar mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan pandangan umum, baik dalam bentuk pertanyaan, saran dan pendapat serta informasi yang hakikatnya bersifat membangun.(Syaw)
