BANGKINANG - Beberapa hari yang lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kampar menyoroti banyaknya aset daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, seperti mobil dinas dikuasai oleh pejabat lebih dari satu unit.
Bahkan Pansus Aset DPRD Kampar yang dipimpin oleh Ansor itu menyoroti mobil dinas yang dimiliki oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto. Mereka menyebut ada 5 unit mobil dinas yang dimiliki oleh Bupati Kampar itu.
Politisi PPP itu juga menyayangkan saat melakukan cek fisik kendaraan dinas bersama anggota Pansus, pemerintah daerah hanya bisa menyerahkan data sebanyak 33 unit dari 56 unit data yang diserahkan ke Pansus Aset.
Ansor menyampaikan, sesuai dengan perintah ketua DPRD Kampar, Muhammad Faisal, pemerintah daerah mau tidak mau harus serius dalam hal ini. Karena kata Ansor, pimpinannya hanya memberikan waktu selama 3 bulan.
Pemkab Kampar, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Yusri mengaku bahwa pihaknya baru hanya bisa mengumpulkan 33 unit saat Pansus DPRD Kampar melakukan cek fisik mobil dinas tersebut. Namu ia berjanji, sisanya akan dihadirkan dalam waktu dekat.
"Data di sekretariat daerah, ada 56 unit jumlah mobil dinas, namun kita baru hanya bisa menghadirkan 33 unit saat Pansus DPRD Kampar melakukan pengecekan fisik, kemarin. Namun sisanya akan kita hadirkan dalam waktu dekat jika Pansus ini memintanya," ujar Yusri, Selasa (31/8/2021) di kantin komplek perkantoran Bupati Kampar.
Yusri selaku Sekda Kampar, mendukung kinerja Pansus Aset DPRD Kampar dalam penertiban aset seperti mobil dinas tersebut. Ia berharap, jika pemegang mobil dinas ini tidak sesuai aturan, Yusri menyarankan Pansus agar meminta bantuan kepada Kejari Kampar maupun Polres Kampar untuk penertibannya.
Lebih lanjut, Yusri juga menjelaskan bahwa sisa mobil dinas sebanyak 23 dari 56 yang belum diserahkan tersebut ada di berbagai instansi. Dan ada keberadaannya satu unit dikuasai istri almarhum Bupati Kampar Aziz Zaenal.
"Mobil dinas untuk mendukung operasional PKK yang berada di isteri almarhum mantan bupati memang belum kita ambil. Tetapi mobilnya masih ada. Jika Pansus ingin melihatnya, kita akan menghadirkannya," ungkapnya.
Adapun 5 unit mobil dinas yang dimaksud dikuasai oleh Bupati Kampar tersebut adalah
mobil jabatan bupati satu unit, mobil operasional bupati satu unit, mobil jabatan wakil bupati satu unit, mobil operasional wakil bupati satu unit, da mobil untuk tamu yang juga diletakkan di pool bupati.
"Karena bupati dan wakil bupati ini kan satu badan. Maka mobil jabatan dan operasional bupati dan wakil bupati kita letakkan di pool Bupati. Ditambah dengan mobil untuk tamu yang juga kita letakkan di pool bupati tersebut," jelasnya.
Sekda Kampar ini juga menyampaikan bahwa selain mobil dinas jabatan dan mobil dinas operasional bupati dan wakil bupati, mobil dinas juga berada di instansi vertikal, seperti di Polres Kampar dengan kegunaannya untuk mendukung kinerja kepolisian dalam memberikan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat.
Yusri menambahkan keberadaannya mobil dinas lainnya yang belum diserahkan saat Pansus cek fisik yang dimaksud adalah seperti di dinas PUPR Kampar, Sekretariat DPRD Kampar, Kopri dan PKK. Dan di pengurus Korcab Pramuka Kabupaten Kampar.
"Selanjutnya di Bapeda Kampar satu unit, dan sisanya berada di mantan-mantan bupati kita. Memang secara hak mereka berhak. Namun jika Pansus DPRD Kampar meminta kita untuk menghadirkannya, kita akan menghadirkannya," ulasnya.(Syaw)
