Walhi: Pernyataan Jokowi Soal Pembuatan Kanalisasi Bisa Kontraproduktif

JAKARTA,(RIAUTERBIT.COM)-Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengatakan solusi untuk kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi adalah dengan pembuatan blok-blok terhadap kanal, bukannya kanalisasi atau pembuatan kanal-kanal yang berpotensi memperparah situasi.

"Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa solusi mengatasi kebakaran adalah pembuatan kanal-kanal atau kanalisasi bisa kontraproduktif terhadap upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan," kata Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Kurniawan Sabar, Sabtu (26/9).

Menurutnya pembuatan kanal-kanal di lahan gambut justru menjadi penyebab keringnya lahan gambut sehingga menjadikannya sangat rentan terhadap kebakaran.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah Arie Rompas mengemukakan bahwa pembuatan ribuan kilometer kanal yang membelah-belah lahan gambut seluas 1,4 juta hektare pada proyek lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah pada masa Orde Baru telah menjadi pemicu utama terus terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah.

"Jokowi jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat mengulang kesalahan yang dilakukan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto," tegasnya.

Berdasarkan pernyataan Walhi, selama 18 tahun kejahatan asap yang diakibatkan oleh penghancuran hutan dan perusakan lahan secara sistematis oleh ekspansi industri monokultur mengalami pembiaran oleh berbagai rezim pemerintahan di Indonesia.

Pembiaran itu, ujar dia, mengakibatkan berbagai kerugian warga masyarakat, terutama di wilayah-wilayah ekspansi ini berjalan secara masif dan mayoritas terjadi di ekosistem gambut, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

"Selama bertahun-tahun pula titik-titik api dan kebakaran terjadi di konsesi-konsesi korporasi yang mengembangkan industri monokultur, seperti perkebunan kayu untuk industri pulp, serta perkebunan kelapa sawit," katanya.

"Industri monokultur yang beroperasi di lahan-lahan gambut membelah-belah lahan gambut dan membangun kanal-kanal untuk mengeringkan lahan gambut sehingga cocok untuk ditanami komoditas, seperti akasia dan kelapa sawit," ujarnya.

Untuk itu, Kurniawan menegaskan bahwa yang perlu dilakukan segera terhadap pemerintah adalah melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, melakukan peninjauan terhadap perijinan dan luasan konsesi yang telah diberikan kepada korporasi, serta melakukan pemulihan dan perlindungan eksositem penting dan rentan seperti ekosistem gambut.

Pemulihan ekosistem gambut dapat dilakukan, lanjut dia, dengan melakukan penyekatan atau memblok kanal-kanal yang telah dibuat oleh industri monokultur untuk mengeringkan lahan gambut, sehingga lahan-lahan gambut tersebut dapat terairi kembali.(ROL)