Represif Pada Mahasiswa, KAMI Riau Tuntut Kapolda Minta Maaf

Represif Pada Mahasiswa, KAMI Riau Tuntut Kapolda Minta Maaf

RIAUTERBIT.COM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Riau“Mengutuk dan Mengecam Keras” tindakan represif dan biadab serta tak humanis yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Riau dalam menyikapi Aksi Damai Mahasiswa se Riau bersama komponen rakyat antara lain Buruh, Ormas, dan civil society di depan pintu gerbang DPRD Provinsi Riau pada Kamis (8/10/20) saat menyampaikan aspirasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Demikian diungkapkan Presidium KAMI Riau, Muhammad Herwan, Kamis Malam (8/10/20). Menurutnya tindakan represif dan biadab serta tidak berprikemanusiaan yang dilakukan aparat Kepolisian Daerah Riau tersebut telah menyebabkan banyaknya korban luka, pingsan dan trauma psikologis terutama dari pihak mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Bahkan mengejar sampai masuk ke lokasi Rumah Sakit selain bertentangan dengan norma dan nilai-nilai Peradaban Melayu Riau, juga jelas tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara Pancasila.

"Adalah hak azasi dan kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menyampaikan aspirasi, pendapat, berserikat dan berkumpul merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi yakni sebagaimana dinyatakan dalam UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945) dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Untuk itu, tambahnya KAMI Provinsi Riau mendesak Kapolda Riau untuk meminta maaf kepada Rakyat Riau khususnya Mahasiswa dan menuntut agar bertanggungjawab secara moril dan materil. Mendesak Kapolda Riau untuk segera dalam waktu 1 x 24 jam membebaskan mahasiswa atau masyarakat peserta aksi yang ditahan oleh Kepolisian Daerah Riau dan menuntut Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau untuk bertanggungjawab atas pembiaran tindakan represif, biadab dan tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Riau.*(rtc)

Berita Lainnya

Index