RIAUTERBIT.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau karantina wilayah terbatas. Rencananya bakal diberlakukan di kecamatan dengan kasus tertinggi positif Virus Corona atau Covid-19. Salah satu kecamatan yang dipastikan bakal PSBM yakni Tampan.
Menyambut wacana tersebut ada beberapa catatan yang diberikan oleh DPRD Kota Pekanbaru, terutama datang dari anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Tampan.
Mulyadi Anwar, menuturkan berkaca dari Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, banyak kegiatan masyarakat yang terhenti, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki usaha di bidang perdagangan.
"Banyak tempat usaha tutup sementara kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi sehingga banyak kekisruhan sana-sini, kita minta Pemko bercermin dari itu. Jangan sampai niat baik pemerintah menimbulkan masalah baru," cakap Mulyadi, Rabu (02/09/2020).
Mulyadi menjelaskan jika PSBM sendiri tidak ada Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah, politisi PKS ini menyarankan agar pemerintah lebih menggencarkan sosialisasi.
"Sosialisasi harus sampai ke ketua RT, jangan sampai ada masyrakat yang didenda tanpa mengetahui kesalahan mereka," jelasnya.
Sementara itu, Yasser Hamidy Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru memberikan dukungan kebijakan baru tersebut untuk menekan angka laju Covid-19 di Pekanbaru. Tak jauh dari Mulyadi, Yasser meminta Pemko Pekanbaru memperhatikan kebutuhan dari masyarakat.
"Dengan adanya PSBM ini jangan sampai mempengaruhi kegiatan dari warga Kecamatan Tampan, karena berkaca dari PSBB sebelumnya terpuruknya ekonomi sangat terasa," ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Tampan, Roni Pasla juga mendukung wacana dari pemerintah Provinsi Riau dan juga Pemko Pekanbaru ini untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Pekanbaru.
Tak jauh dari dua rekannya tersebut, Roni meminta Pemko Pekanbaru berkaca dari PSBB sebelumnya. Terutama terkait dengan dampak sosial dan dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat.
"Yang pertama harus kita lihat adalah kemampuan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan, kemudian juga dengan Bansos yang mungkin juga akan diberikan oleh pemerintah," cakapnya.
Dari itu jika Bansos juga akan diberikan oleh pemerintah, dirinya meminta Pemko Pekanbaru terlebih dahulu untuk melakukan pendataan yang baik.
"Masalah utama di situ, banyak masyarakat yang belum mendapatkan Bansos atau bantuan tunai. Dan yang kedua bagaimana pemerintah bisa menjamin masyarakat dapat beraktifitas dengan baik. Catatan ini penting untuk koreksi jika akan melaksanakan PSBM, agar ke depannya hal seperti ini dapat diminimalisir," pungkasnya.(ckc)
