Bangkinag, Riauterbit. Com. Proyek pembangunan RSUD tahun 2019 sebesar Rp46.M. mendapat sorotan Dari kalangan Masyarakat kampar bahkan insan pers. Pasalnya proyek itu diduga, adanya kong kolingkong antara pemborong dan penguna angaran.
Kecurigaan muncul, Di dalam pelaksanaan kontrak kerja sudah jelas berakhir pada Tangal 22 desember 2019."kok sampai hari ini masi di kerjakan kontraktor"dengan alasan yang tidak jelas kembali di andendumkan 90 hari kerja.
Seharusnya pihak PPTK ,Harus memutuskan hubungan kerja dahulu, dan menyelesaikan admistrasi yang wajib dibayar seperti denda.
Yang kita lihat sekarang ini kontraktor sudah tarmen 94%. Kok masi bekerja. Seperti tidak ada persoalan saja. Sebut salah seorang pengusaha di kampar yang tidak mau di sebutkan namanya, (i) kepada riauterbit. Com melalui HP selulernya.
Menyilkapi isu tersebut,Riaterbit.com . Mencoba mengali iformasi tersebut ke PPTK,RSUDKampar, (massyuri).
Massyuri, PPTK, menyebutkan Persoalan kontrak kerja Berakhir dan di perpajang kembali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa .
Ada nya isu yang mengatakan kelebihan bayar yang dilakukan PPTK .ke rekanan PT utama gemilang alen ,Massuri, menjawab isu tersebut. Tidak bertangung jawab.
Terkait dugaan kelebihan bayar,PPTK RSUD,Massuri, membantah dugaan tersebut.
Massyuri menjelaskan,pekerjaan yang belum selesai seketika kontrak berakhir sudah kita hitung secara matang. Dan sudah sesuia dengan fisik.
Massuri.“Dapat di pastikan isu tersebut tidak benar, kerena Hasil audit BPK sendiri belum ada. Bagai mana bisa,ada temuan. Ungkapnya.
Sampai hari ini,PPTK, belum ada kita temukan penyimpangan ,” dalam waktu dekat ini massury,Mebocorkan kepada awak media. Dan silakan di pantau. BPK RI akan turun mengaudit pekerjaan kita.
Masyuri,sudah Berkoordinasi dengan BPK RI, untuk melakukan audit secara trasparan.
sekarang ini Tim Dari BPK memang sudah Berada di Kampar, namun masi mencari waktu yang pas. Kemungkinan dalam dua mingu kedepan BPK RI, akan ada waktu untuk memeriksa gedung RSUD kampar, Di situ baru tau kalau ada dugaan pembayaran lebih atau tidak.
Sekarang kita berharap kepada pihak yang terkait jangan membuat isu yang tidak pasti. Tutup Masyuri. (juf).
