RIAUTERBIT.COM - Komisi III DPRD Riau kembali memanggil pihak Aryaduta untuk membahas lebih jauh persoalan deviden yang diterima Pemprov Riau selama ini, Kamis (16/1/2020).
Husaimi mengatakan bahwa memang Komisi III DPRD Riau mengejar kontrak kerjasama yang selama ini merugikan Pemprov Riau. Dimana pemilik Aryaduta yakni Grup Lippo Karawaci selalu hanya membayar Rp 200 juta per tahun ke Pemprov Riau dan dinilai angka tersebut sangat kecil.
"Nah ini apakah Lippo-nya bermain atau Pemprovnya bermain, kita ingin ketegasan. Nah, tadi karena yang datang itu bukan jajaran direksi maka kami tadi putuskan mereka untuk pulang saja," kata Husaimi Hamidi usai rapat, Kamis (16/1/2020).
Kesimpulan dari hearing tersebut, Komisi III kata Husaimi mengeluarkan 3 poin khusus, yang pertama adalah untuk mengaudit operasional hotel Aryaduta.
"Selanjutnya, Kita minta ditutup operasional hotel Aryaduta sementara, sampai ada kontrak baru, atau ada adendum. Kita ingin menyelesaikan masalah dengan manajemen konflik. Ketika ditutup baru nanti manajemennya sungguh-sungguh lakukan adendum ini," tegas Husaimi.
"Kemudian kita minta keseriusan Pemprov Riau, jangan nanti DPRD serius, Pemprov melempem," cakapnya lagi. Husaimi mengatakan, bahwa pihaknya sudah meminta Biro Ekonomi Pemprov Riau untuk berkonsultasi dengan Satpol PP, paling lambat besok, Jumat (16/1/2020), DPRD meminta ada keputusan kapan Pemprov akan menutup operasional Hotel Aryaduta tersebut.
"Supaya pimpinan Lippo Karawaci datang ke kita dan Pemprov dan tidak main-main. Kita punya tanah kosong di dekat Grand Zuri pertahunnya Rp300 juta, itu tanah kosong loh, kan kita ada perbandingan," tegasnya lagi.
Disinggung bagaimana sikap Pemprov merespon permintaan komisi III untuk menutup Hotel Aryaduta sementara ini, kata Husaimi Biro Ekonomi mengatakan siap dan akan rapat dengan Biro Hukum, dan Satpol PP. "Kita serius mengenai permasalahan ini," tukasnya.(ckc)
