Bangkinang-(Riauterbit.com)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar kembali menggelar Rapat Paripurna masa sidang II tahun sidang 2015 dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten kampar tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan mempertanyakan pertangung jawaban pemerintah kabupaten kampar di Ruang Sidang DPRD kampar, Senen (22/06/2015).
Hadir dalam rapat ini,nurahmi mewakili bupati kampar dan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, serta para tokoh masyarakat. Sebanyak tujuh praksi yang ada di DPRD kampar hanya fraksi PDI perjuangan yang tidak menyampaikan padanggan fraksi terhadap menyampaikan pandangannya terhadap Raperda kabupaten kampar .
Masing-masing fraksi sudah menyampaikan pandangan yang hampir keseluruhannya sama mempertanyakan kekurangan pemerintah , diantaranya terkait penyelenggaraan kebutuhan daerah yang transparan, partisipatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. “Sejauh ini sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampar Kami berharap semuanya menjadi lebih baik di tahun 2015.
Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik,”ungkap rizal rambeh sebagai perwakilan dari Fraksi Pan Selain itu, seluruh perwakilan fraksi merasa kecewa dengan pemerintah kampar yang kurang mampu mengelolah sumber PAD kampar Sementara itu ketua PDI P. dedy suheri,mengambil lanka keluar dari ruangan rapat
Dedi mengatakan Fraksi PDI weeloud karna tidak seriusnya skpd di kampar melihat skpd yang pemalas datang dan tidak seriusya skpd di harapkan pemerintah kampar dapat meroling bawahaanya karna tidak menghargai dprd kampar datang terlambat dll Fraksi Pdi p akan melakukan perubahan-perubahan dimasa mendatang, tentunya yang berkaitan dengan reformasi demokrasi, Supaya dprd tidak di sepelehkan pemerintah .
Wallaupun kita di luar ruang sidang sekarang ini namun apa yang di lakukan pemeritah dalam membangun negri sudah baik ucap dedy Saran kita agar pemerintah dapat meningkatkan target pendapatan, prinsip-prinsip dalam proses penganggaran, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembangunan unit sekolah yang belum terbangun, dan program peningkatan pendidikan yaitu dengan memfasilitasi warga kampar yang belum memiliki ijazah sekolah sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat memiliki ijazah.
“Kami akan terus berusaha dalam proses pembangunan di Kampar agar dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Sehingga apa yang kita lakukan dapat memenuhi kualifikasi sesuai dengan permintaan yang diperlukan,” pungkas dedy suheri.(Juf)
