Kebijakan Pengelolaan Hutan APRIL Pastikan Rantai Pasok Bebas Deforestasi

Dibaca: 5910 kali  Jumat,05 Juni 2015
Kebijakan Pengelolaan Hutan APRIL Pastikan Rantai Pasok Bebas Deforestasi
Ket Foto : Presiden APRIL Praveen Singhavi bersama Managing Director APRIL Indonesia Tony Wenas didampingi dari kiri ke kanan Aditya Bayunanda (WWF Indonesia), Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB Putera

PEKANBARU - Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) Grup sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memproduksi Pulp dan Kertas memperkuat dan meluncurkan kebijakan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management policy/SFMP) versi 2.0 dengan menambah sejumlah indikator. Langkah tersebut memastikan, seluruh rantai pasok bahan baku bebas dari deforestasi.

"Ini langkah besar dalam 15 tahun petualangan kelestarian kami. SFMP ini benar- benar tentang bagaimana konservasi diterapkan saat ini, bukan sekadar janji di masa mendatang. Kami menerapkan bebas deforestasi, konservasi, memberi manfaat secara sosial dan ekonomi bagi Indonesia, serta masa depan yang lebih lestari bagi perusahaan dan pelanggan kami," kata Presiden APRIL grup, Praveen Singhavi saat mengumumkan penguatan SFMP APRIL di Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Dengan SMFP 2.0, APRIL grup menyetop pemanenan kayu yang bukan berasal dari tanaman sejak 15 Mei 2015. APRIL grup juga memastikan seluruh rantai pasok bahan bakunya bebas dari deforestasi serta menambah penilaian Stok Karbon Tinggi untuk memperkuat upaya konservasi yang dilakukan.

APRIL grup pun berhasil memperoleh capaian bagus untuk program ambisius konservasi hutan seluas areal tanaman. Saat ini luas hutan yang dikonservasi mencapai 70% dari target 480.000 hektare.

Penguatan SFMP juga memastikan APRIL grup akan meningkatkan pengelolaan gambut, dan lebih transparan dengan prinsip Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Tanpa Paksaan) dalam menjalankan kemitraan dengan masyarakat.

Penguatan SFMP itu juga diiringi dengan bergabungnya Greenpeace untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut. Sebelumnya telah dibentuk komite penasehat parapihak (Stakeholder Advisory Commitee/SAC) yang terdiri dari Budi Wardhana (WWF Indonesia), Peter White (WBCSD), Jeff Sayer (James Cook University), Al Azhar (Lembaga Adat Melayu Riau), and Chairman Joe Lawson, yang memantau pelaksanaan kebijakan terbaru APRIL grup.

Pengkampanye hutan Greenpeace Indonesia Bustar Maitar menjelaskan langkah Greenpeace mendukung APRIL karena ada komitmen kuat dari manajemen kelompok tersebut untuk menjaga hutan alam dan mengelola hutan secara berkelanjutan. "Melihat komitmen APRIL, kami cukup optimis SFMP 2.0 ini bisa diwujudkan di lapangan," kata Bustar.

Dia bahkan menyatakan, dengan komitmen seperti yang dicanangkan APRIL grup, maka langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong pengelolaan hutan produksi lestari akan lebih mudah diwujudkan. Bustar secara khusus meminta agar pemerintah memberi dukungan bagi perusahaan yang secara progresif dalam reformasi sektor kehutanan seperti APRIL.

Global Forest Trade Network Manager WWF Indonesia, Aditya Bayunanda juga mengapresiasi kebijakan APRIL grup. Menurut dia kebijakan memutus bahan baku dari deforestasi adalah langkah besar yang diambil APRIL grup. "Bagian tersulitnya adalah implementasi. Kami ikut terlibat agar APRIL grup bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut," katanya.

Sementara itu Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IB Putera Parthama yang hadir mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan pihaknya menyambut baik langkah APRIL grup.

"Pemerintah srcara adil akan mendukung langkah-langkah yang diambil dengan tetap mengawasi implementasinya," kata Putera. Dia mendorong agar perusahaan lain bisa mengikuti langkah APRIL grup. Menurut dia, hal itu dikarenakan produk ramah lingkungan kinia sudah menjadi tuntutan global.(rls)

 

Akses RiauTerbit.Com Via Mobile m.riauterbit.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »