Pelantikan Kepala Daerah Tahap Pertama Digelar Sore Ini

Pelantikan Kepala Daerah Tahap Pertama Digelar Sore Ini
Presiden Joko Widodo. (Antara/Widodo S Jusuf)

RIAUTERBIT.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sejumlah gubernur dan wakil gubernur. Prosesi pelantikan diawali penyerahan petikan keputusan presiden (keppres) pukul 15.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/5). Selanjutnya, digelar proses kirab bersama menuju Istana Negara. Pelantikan dijadwalkan berlangsung di Istana Negara pukul 16.00 WIB.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan, terdapat lima gubernur dan wakil gubernur (wagub) hasil Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2017 yang dilantik Presiden. Pelantikan merupakan tahap pertama.

“Sore ini Bapak Presiden melantik gubernur dan wakil gubernur Banten, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Gorontalo dan Papua Barat ditambah wagub Riau yang kosong,” kata Tjahjo, Jumat (12/5).

Kepala daerah dari dua provinsi yang juga menggelar Pilkada Serentak 2017 yakni Aceh dan DKI Jakarta baru dilaksanakan pada Juli dan Oktober 2017. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Sumarsono mengatakan, pelantikan kepala daerah memang berlangsung tiga tahap. “Tiga tahap. Mei, Juli dan Oktober. Pelantikan gubernur dilakukan di Istana Negara, sedangkan bupati/wali kota di ibukota provinsi,” kata pria yang akrab dipanggil Soni ini.

Dia menuturkan, alasan pelantikan serentak yaitu demi efektivitas pemerintahan. Apabila pelantikan mengambil waktu terakhir dari masa jabatan kepala daerah, dikhawatirkan kinerja pemerintahan daerah (pemda) terganggu. “Ini akhir masa jabatan yang di ujung itu DKI Jakarta. Sedangkan Mei itu sengketa (pilkada) sudah selesai, kalau menunggu Oktober terlalu lama,” tuturnya.

Harapan
Mendagri menyampaikan harapan kepada pemimpin daerah yang dilantik. “Selamat bertugas dan jaga amanah aspirasi masyarakat di daerah provinsi pemilihannya,” kata Tjahjo.

Menurutnya, gubernur dan wagub merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. “Segara konsolidasi menjaga stabilitas daerah, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat dan jajaran aparatur pemerintah daerahnya untuk langsung bekerja dan melakukan koordinasi dengan DPRD, Forkompimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat,” ucapnya.

Dia juga meminta agar kepala daerah mensinergikan dan memastikan program-program strategis pemerintah pusat terlaksana sesuai jadwal. Selain itu, program prioritas tingkat provinsi, kabupaten/ kota sampai desa juga perlu diperhatikan. “Tetap perhatikan aspek pemerataan keadilan, pertumbuhan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.


Carlos KY Paath/FMB

Suara Pembaruan
 

Berita Lainnya

Index