Berlaku Mulai Minggu Depan,

M Ridho Catut Nama 3 Orang Wartawan, Penentu Anggaran Kejarsama di Humas DPRD Riau

M Ridho Catut Nama 3 Orang Wartawan, Penentu Anggaran Kejarsama di Humas DPRD Riau
Kasubbag Humas, M Ridho Saat di Wisata Sabang-Aceh.

RIAUTERBIT.COM-Kuat dugaan mulai minggu depan sejumlah oknum wartawan melalui organisasi wartawan FWL segera akan menjadi lembaga yang di kambing hitamkan humas untuk mendapatkan kerjasama advetorial di DPRD Riau.

Kasubbag Humas, M. Ridho juga diduga mencatut nama 3 oknum wartawan di DPRD Riau yang akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kerjasama di Humas.

Berikut nama-nama wartawannya, Gandi Wartawan online Gemariau.com, Arya Guna wartawan online RiauTerkini.com, Edi Gustin Wartawan Koran Riau.

"Untuk informasi mulai minggu depan semua orderan advetorial harus ada usulan dari 3 grup FWL yang ketuanya Arya, Gandi dan Edi Gusren," katanya.

M. Ridho memberikan klarifikasi terkait kisruh pembagian kue anggaran yang ia kelola, belakangan ramai mendapat kritikan dari sejumlah media.

"Abang tak mau lagi dianggap tidak adil, difitnah belah semangka, abang tidak pernah memotong dan meminta," kata Ridho menjawab konfirmasi wartawan.

Menurut M Ridho, ada wartawan yang selalu meminjam uang ke dirinya termasuk untuk bayar pajak.

"Sedangkan adek-adek tu tak ada uang bayar pajak abang pinjamkan," tuturnya.

Ridho bersedih dirinya yang baru 4 bulan menjabat kasubbag humas namun mendapat fitnah.

"Ini jadi pelajaran yang baru 4 bulan kerja tentang kehumasan dan berteman dengan wartawan, biar aja allah yang balas fitnah orang yang menjelekkan abang, makasi atas pengertiannya", katanya.

Menanggapi hal ini Romzizi penggiat anti Korupsi dari LSM Kaukus Global Transparansi meminta semua humas di Riau agar profesional dalam bekerja.

"Hati-hati mengelola anggaran kegiatan," kata Romzizi.

Menurut Romzizi tidak ada dasar hukumnya organisasi wartawan atau pribadi wartawan dilibatkan mengkapling-kapling anggaran kerjasama di semua humas.

"Apa dasar hukumnya FWL / oknum wartawan memberikan rekomendasi untuk kerjasama humas, hati-hati organisasi wartawan dijadikan tameng untuk melegalkan sesuatu yang tidak pada kapasitasnya," tegas Romzizi.

Romzizi menambahkan , bahwa sejatinya organisiasi wartawan di DPRD Riau hanya sebagai wadah silaturahmi antar sesama rekan satu profesi, bukan malah dijadikan organisasi pemberi stempel legalitas merekomendasikan anggaran.

"Terjadi misalnya temuan di belakang hari, oknum wartawan yang memberikan rekomendasi bisa diperiksa penegak hukum nantinya, makanya jangan salah-salah," tuturnya.

Sebenarnya yang terpenting itu ,sesuaikan saja kepada data awal media-media mana saja yang telah melakukan penawaran dan terdata di rekap humas.

"Kok repot amat, tinggal sesuaikan saja, yang telah mengikuti proses verifikasi di humas, bagi sesuai porsinya masing-masing," katanya. (*/riter)





 

Berita Lainnya

Index