Begini Posisi Terakhir Sebaran e-KTP dan Permasalahannya

Begini Posisi Terakhir Sebaran e-KTP dan Permasalahannya

RIAUTERBIT.COM - Lembar e-KTP tengah ramai dibicarakan pasca disidangkannya kasus korupsi yang berhubungan dengan mega proyek tersebut. Sampai di mana posisi data terakhir e-KTP di Indonesia?

Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (13/3/2017) memaparkan, per Februari 2017, terdapat 4,5 juta WNI yang sudah merekam data kependudukan dengan status print ready record. Namun mereka belum mendapat e-KTP karena blanko e-KTP saat ini habis.

"Lelang tahun 2016 gagal karena tidak ada satupun peserta lelang yang memenuhi syarat. Semoga bulan Maret sampai awal April 2017 sudah ditetapkan pemenang dan kontraknya serta sudah mampu tercetak sesuai kontrak, yaitu 7 juta blanko e-KTP dan segera diselesaikan/didistribusikan," kata Tjahjo dalam keterangannya.

Selain itu, lanjut Tjahjo, masih ada 3,2 juta WNI yang sudah terdata, tetapi datanya belum 'data tunggal' (status sent for enfollmet). Artinya, masih ada WNI yang belum merekam ulang data kependudukannya sesuai alamat tempat tinggal dan/atau sudah merekam ulang tapi belum terakses data tunggal yang sudah merekam datanya.

"Ini dikarenakan mungkin berbagai hal seperti sebelumnya pernah mendapatkan KTP lalu sekarang daftar lagi, mungkin karena pindah tempat tinggal, sehingga ada data ganda. Maka ini tidak dapat terakses. Seperti yang pernah merekam tapi sudah di atas 5 bulan belum terakses, maka belum bisa punya e-KTP. Untuk itu, disarankan dalam daftar ulang, wajib melampirkan keterangan/surat pindah," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, tiap tahun, rata-rata Dukcapil se-Indonesia menyediakan 3 juta blanko bagi warga yang mengajukan e-KTP—dari remaja yang belum pernah punya dan mungkin mengajukan lagi karena e-KTP rusak/hilang. Oleh karena itu, Tjaho mengatakan pemerintah khususnya Kemendagri menyampaikan permintaan maaf atas kelambatan ini karena pengadaan blanko e-KTP tahun 2016 gagal kontrak/gagal lelang.

"Kemendagri harus menjaga kualitas e-KTP dan berhati-hati dalam mengupayakan pengadaannya," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, akhir 2017, Kemendari berusaha agar e-KTP dapat selesai mencapai target 183 jutaan penduduk Indonesia dari 254 juta penduduk yang wajib memiliki.(dtc)

Berita Lainnya

Index