Lucu Uang Kas Daerah Kampar Kosong, Apa Sebenarnya Dilakukan Jefry Noer ?

RIAUTERBIT.COM - Pemerintah Kabupaten Kampar belum mau terbuka soal kondisi keuangan daerah saat ini. Padahal di daerah lain, kondisi keuangan yang sedang defisit telah menjadi konsumsi publik.

Sikap Pemerintah yang masih bungkam, disorot tajam oleh DPRD Kampar. Katakanlah, Wakil Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dari Fraksi Partai Gerindra. Ia sendiri mengaku mendapat informasi sumir.

Faisal telah mendengar kabar dari beberapa sumber bahwa kas daerah kosong. "Pemerintah gentlemen lah. Sampaikan aja kondisi keuangan kita yang sebenarnya," katanya, Rabu (14/9/2016) sore.

Menurut Faisal, Pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Jefry Noer tidak perlu menyembunyikan penyebab kondisi keuangan daerah yang sedang sakit. Jika disebabkan oleh faktor Pemerintah Pusat, kata dia, eksekutif tinggal jelaskan.

"Saya hanya mendengar dari beberapa Kepala Dinas, anggaran SKPD harus dipangkas 30 persen," katanya.

Faisal mewacanakan pemanggilan Sekretaris Daerah untuk memberi penjelasan di hadapan dewan. Penjelasan dari Sekda, menurut dia, dapat dijadikan sebagai informasi awal ihwal kondisi ril keuda.

Lebih jauh, Faisal mengemukakan, kewajiban Pemerintah menjelaskan kondisi keuangan bukan saja saat seperti sekarang. Pemerintah, kata dia, juga harus memberi penjelasan kepada masyarakat di akhir masa jabatan.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kas daerah telah mengalami kekosongan sejak dua pekan belakangan. Pemerintah Pusat belum mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk triwulan ketiga. Sementara kini memasuki triwulan keempat.

Sementara itu, APBD Perubahan Kampar 2016 kembali mengalami penyusutan hingga Rp. 200 miliar. Hal ini mengharuskan Pemkab Kampar memangkas anggaran tiap SKPD.

Pejabat Kampar Bungkam Soal Kabar Kas Kosong

Pejabat di lingkungan Kabupaten Kampar tampaknya memilih bungkam soal kabar kas daerah kosong. Saat ditanyai, mereka tak mau berkomentar.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kampar, Kholida menolak berkomentar. Ia tidak memberi keterangan apapun saat ditanyai soal kondisi keuda. "Saya no comment," katanya, Rabu (14/9/2016).

Terpisah, Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Nurahmi juga bersikap sama. Ia menyarankan hal itu ditanya kepada DPPKA. "Saya nggak tau. Itu bukan bidang saya. Yang saya tau kulit-kulitnya saja," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar Azwan juga demikian. Ia sama sekali tidak berkomentar. Sebelumnya, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Nurbit mengaku tidak tahu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kampar Zulfan Hamid belum bisa dikonfirmasi. Empat nomor selulernya yang terdaftar, tak satupun dapat dihubungi. (Juf/tribun)