LAM Riau: Di Riau persoalannya bukan ketahanan energi, tapi keadilan energi

LAM Riau: Di Riau persoalannya bukan ketahanan energi, tapi keadilan energi
Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau

RIAUTERBIT.COM - Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau menyampaikan bahwa daerahnya belum perlu memiirkan ketahanan energi karena sebagai tanah penghasil minyak, Riau masih membutuhkan keadilan energi terlebih dahulu.

"Di Riau persoalannya bukan ketahanan energi, tapi keadilan energi. Karena Riau bumi yang menghasilkan energi fosil di Indonesia, ini suatu persoalan yang ironis," kata Ketua LAM Riau, Al-Azhar di Pekanbaru, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya saat diskusi pakar ketahanan energi nasional yang digelar oleh PT Chevron Pasific Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau. Dia mengatakan bahwa kekayaan alam tersebut dikumpul ke pusat lalu hanya didistribusikan sedikit ke Riau.

Oleh karena itu, wajar menurutnya jika ada aksi menuntut hal tersebut, masyarakat menduduki PT CPI yang merupakan kontraktor minyak terbesar di Riau dan juga Indonesia. Contohnya saat merebut CPP blok bertahun-tahun yang lalu.

"Namun sekarang mati, tidak ada lagi Yang muda sekarang entah dimana," imbuhnya.

Ketidakadilan energi untuk Riau, kata dia, terlihat dari kondisi listrik. Pada saat zaman sudah merdeka sekarang ini bahkan rasio elektrifikasi di Riau masih rendah. Di Indragilir contohnya, kata dia, masih 35 persen dan daerah lain yang masih berkisar 60 persen.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Kontrak Minyak dan Gas Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi mengatakan terkait ketidakadilan energi tersebut berharap mudah-mudahan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Menurutnya hal itu juga terjadi di daerah penghasil Sumber Daya Alam seperti di Kalimantan.

Dia juga menyampaikan bahwa daerah lain banyak yang tidak punya SDA, mungkin ini cobaan dengan Riau dermawan membagi minyaknya ke daerah lain. Karena kalau ingin sejahtera, caranya juga dengan bersedekah.

"Kalau kita setiap tiga bulan selalu undang pemerintah daerah terkait jumlah produksi," ungkapnya. (Juf)
 
 

Berita Lainnya

Index